CITAX

TRIBUNNEWS.COM | 09 Agustus 2016 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dinilai perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk lebih meyakinkan wajib pajak yang mengikuti program amnesti, tidak tersandung hukum dikemudian hari. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA)Yustinus Prastowo‎ mengatakan, masyarakat saat ini sudah mengerti amnesti pajak. Tapi sebagian orang masih menunggu sinyal kepastian hukum […]

INILAH.COM | 09 Agustus 2016 INILAHCOM, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxtation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, wajib pajak butuh kepastian tentang jaminan perpajakan pasca mengikuti program tax amnesty. “Saya melihat wajib pajak masih butuh kepastian, apabila saya ikut (tax amnesty) dijamin ke depannya saya tidak akan diapa-apakan,” kata Yustinus di Jakarta, Selasa […]

OKEZONE.COM | 09 Agustus 2016 JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi program pengampunan pajak. Secara kuantitas peserta, program ini terbilang cukup sukses. Bahkan, jumlah peserta seringkali melebihi dari target. Hanya saja, apabila indikator kesuksesan dilihat dari total penerimaan negara, program sosialisasi ini terbilang belum membuahkan hasil yang siginifikan. Terbukti, total dana tebusan yang […]

OKEZONE.COM | 09 Agustus 2016 JAKARTA – Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, sosialisasi ini juga dilakukan bersama bank persepsi. Seperti yang siang ini dilakukan antara Kementerian Keuangan bersama DBS. Menurut Direktur Eksekutif Center for lndonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, antusiasme masyarakat selama ini setiap kali […]

METROTVNEWS.COM | 09 Agustus 2016 Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016. Aturan ini memperbolehkan dana dari tax amnestydiivestasikan di luar pasar keuangan seperti sektor riil, properti, dan logam mulia. Namun, keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ini dianggap terlalu mengkhawatirkan. Apalagi dengan diperbolehkannya investasi langsung di sektor […]

SUARAMERDEKA.COM | 09 Agustus 2016 JAKARTA, suaramerdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2016 tentang tata cara investasi di luar pasar keuangan dalam program tax amnesty. PMK ini mengatur mekanisme investasi dana hasil amnesti pajak selain di sektor keuangan yakni diantaranya sektor riil, properti, hingga logam mulia. Kepala […]

  TRIBUNNEWS.COM | 09 Agustus 2016 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎ Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo ‎meminta pemerintah benar-benar serius memanfaatkan momentum program amnesti pajak dengan bersinergi antar kementerian dan lembaga mempermudah investasi.   “Ini momentum untuk Menko Perekonomian memperjelas paket kebijakan yang sudah ada, mengenai perizinan, logistik dan lainnya,” ujar Yustinus dalam acara Sosialisasi […]

REPUBLIKA.CO.ID | 08 Agustus 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan agar pemerintah jangan sampai terlena dengan gegap gempita amnesti pajak. Pemerintah dinilai harus menyiapkan opsi darurat agar kebijakan ini berhasil. Yustinus mengakui program yang telah berjalan satu bulan ini, memang dinanti banyak pihak. Menurutnya amnesti pajak […]

SINDONEWS.COM | 7 Agustus 2016 JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memandang, setelah satu bulan berlalu pemberlakuan amnesti pajak, riuh rendah dan bara antusiasme publik menyambut program tersebut layak mengerek bendera optimisme di tiang tertinggi. Namun, jangan sampai gegap gempita tersebut membuat pemerintah terlena. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, memang belum pernah dalam beberapa […]

BERITAMETRO.COM | 09 Agustus 2016   Amnesti pajak sejatinya bukan barang baru di Indonesia. Dalam sejarahnya, kebijakan serupa itu telah diterapkan sebanyak dua kali namun menemui kegagalan. Pada 1964, Pemerintah Orde Lama menerapkan program “tax amnesty” namun gagal lantaran tersandung peristiwa 1965, tak sampai setahun berselang.   Program yang sama diterapkan Pemerintah Orde Baru pada […]