TRIBUNNEWS.COM | 19 April 2016 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadimenegaskan jika masalah pengampunan pajak, Tax Amnesty (TA) yang akan dibahas oleh DPR RI tersebut tidak usah bicara adil atau tidak. Tapi, kalau mau negara ini perekonomiannya tumbuh dan menyerap lapangan tenaga kerja, maka harus berusaha bagaimana uang yang ada di luar negeri selama ini kembali dan […]
LIPUTAN6.COM | 19 April 2016 Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) dikatakan tidak hanya memiliki tujuan jangka pendek sebagai penambal penerimaan APBN, tapi juga memiliki efek jangka panjang untuk menopang pembiayaan program pembangunan nasional. Bahkan, pengampunan pajak dikatakan bisa menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. “Tax amnesty ini bisa dipakai sebagai starting point untuk reformasi pajak […]
CNNINDONESIA.COM | 19 April 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka dua opsi penerapan tarif uang tebusan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pidana Pajak (Tax Amnesty). Salah satunya adalah mengenakan tarif uang tebusan yang lebih kecil bagi wajib pajak melaporkan sekaligus membawa pulang asetnya dari luar negeri. Yustinus Prastowo, Direktur Ekskutif Center for […]
SINDONEWS.COM | 19 April 2016 JAKARTA – Rencana pemerintah memberlakukan RUU Pengampunan Pajak alias tax amnesty (TA) mendapat tentangan dari beberapa pihak. Mereka menyebut soal rasa keadilan dalam TA. Sekretaris Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad mengatakan bila terjadi penerapan UU TA, harus memenuhi rasa keadilan bagi para pembayar pajak sendiri. Sebab, kata dia, ada pembayar pajak yang […]
TEMPO.CO  | 19 April 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memberikan beberapa catatan terkait dengan proposal rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Ia mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab untuk membenahinya. “Dari proposal yang diajukan, salah satu catatannya adalah tarif yang terlalu rendah,†kata Yustinus di DPR, Selasa, 19 April 2016. […]
LIPUTAN6.COM | 19 April 2016 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin keamanan data para orang kaya Indonesia yang bersedia ikut serta dalam program Pengampunan Pajak (tax amnesty). Data peserta tax amnesty akan menjadi rahasia petugas pajak, terutama dari tindak pidana lain. “Orang kalau mau ikut tax amnesty, datanya aman,” tegas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam acara Diskusi […]
BISNIS.COM | 18 April 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung […]
VOAINDONESIA.COM | 18 April 2016 KPK Telusuri Penyelenggara Negara yang Masuk Panama Papers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri apakah ada tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau pejabat negara yang masuk dalam daftar Panama Papers. JAKARTA—Sekitar dua ribuan nama pebisnis dan politikus Indonesia masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal […]
FEMINA.CO.ID | 16 April 2016 Image: AFP/ CHRISTOF STACHE Paska temuan bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama Papers yang memuat nama-nama pemilik perusahaan offshore, publik bereaksi keras. Demonstrasi terjadi di beberapa negara, media sosial ramai dengan diskusi tentang korupsi global hingga upaya-upaya penghindaran pajak. Berikut beberapa hal yang perlu kita pahami tentang Panama […]
VIVA.CO.ID | 13 April 2016 VIVA.co.id – Tewasnya dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak akibat penusukan yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak di daerah Sibolga, Sumatera Utara,  menjadi sentilan keras bagi pemerintah untuk segera berbenah diri. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mempertanyakan perlindungan bagi para abdi negara […]