REPUBLIKA.CO.ID | 21 NOVEMBER 2015 JAKARTA–Pemerintah masih terus membahas sejumlah aspek menjelang peluncuran paket kebijakan ekonomi VII. Salah satu kebijakan yang tertuang nantinya adalah pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh 21). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, keringanan ini nantinya hanya akan ditujukan bagi para pekerja di sektor industri padat karya. “Utamanya membantu memberikan insentif bagi karyawan […]
CITAX
Perusahaan Diminta Terbuka Soal Upah Pegawai
SINARHARAPAN.CO | 21 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah meminta perusahaan mau terbuka mengungkapkan data karyawan termasuk pemberian gaji, tunjangan dan honorarium yang diberikan. Hal ini ditujukan agar pemerintah lebih mudah mendata, siapa saja yang berhak mendapatkan diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) yang saat ini tengah digodok aturannya. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengakui, […]
Penurunan PPh 21 Dikaji
REPUBLIKA.CO.ID | 19 NOVEMBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerima usulan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Mekar Satria Utama, otoritas pajak tengah membahas usulan tersebut. “Sekarang sedang kami kaji,” ujar Mekar kepada Republika, Rabu (18/11). Meskipun demikian, […]
Diskon PPh 21 Terganjal UU
SINARHARAPAN.CO | 19 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah masih melakukan kajian untuk mengeluarkan insentif penurunan tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) atas gaji, tunjangan, upah, dan hasil pekerjaan lainnya. Sedianya, insentif ini dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ketujuh yang sebentar lagi keluar. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, insentif […]
Beri Insentif Pajak untuk Karyawan, Ini Skema yang Paling Tepat
REPUBLIKA.CO.ID | 18 NOVEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai ada dua skema yang paling memungkinkan digunakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para tenaga kerja. Opsi tersebut yakni dengan menaikkan kembali batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Yustinus, kedua skema tersebut paling pas […]
UMKM Butuh Insentif Pajak
SINARHARAPAN.COM | 16 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah diminta untuk memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu insentif yang dibutuhkan adalah menghapus pajak PPN untuk beberapa produk UMKM. Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Organisasi, Anggawira mengatakan, kalangan pengusaha […]
Pemerintah: Indonesia Akan Belajar dari Amerika Serikat soal Penerimaan Pajak
KOMPAS.COM | 17 NOVEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20, yang digelar di Antalya, Turki, 15-16 November 2015. Bambang mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia akan belajar untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dari […]
Genjot Penerimaan Pajak, DJP Wacanakan Revisi Tiga Kebijakan
BERITASATU.COM | 16 NOVEMBER 2015 Jakarta – Pemerintah segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 20% untuk hunian (porperti) yakni senilai Rp 10 miliar ke atas. Selain itu, Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewacanakan revisi tiga kebijakan lalin untuk menggenjot penerimaan pajak tahun depan […]
Tekan Shortfall Pajak, Pemeriksaan Khusus Dihentikan
BISNIS.COM | 16 NOVEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Setelah mengungkapkan skenario terburuk shortfall – selisih antara realisasi dan target – penerimaan pajak hingga Rp194 triliun, Dirjen Pajak mengeluarkan instruksi pengentian pemeriksaan khusus bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan atau pembetulannya. Kebijakan itu diamanatkan dalam Instruksi Dirjen Pajak No. INS-04/PJ/2015 tentang Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan […]
Banyak Kepentingan Mendompleng Wacana Pengampunan Pajak
KOMPAS.COM | 13 NOVEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS — Sejak dilontarkan April 2015, rencana pengampunan pajak justru banyak didomplengi kepentingan jangka pendek sejumlah kelompok. Alhasil, wacananya berkembang ke mana-mana. Padahal, pengampunan pajak pada dasarnya bertujuan menambah basis pajak agar penerimaan meningkat secara berkelanjutan. “Sekarang yang muncul justru konsep-konsep yang orientasinya jelas-jelas kepentingan jangka pendek. Jadi konsep […]