SINARHARAPAN.CO | 19 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah masih melakukan kajian untuk mengeluarkan insentif penurunan tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) atas gaji, tunjangan, upah, dan hasil pekerjaan lainnya. Sedianya, insentif ini dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ketujuh yang sebentar lagi keluar. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, insentif […]
CITAX
Beri Insentif Pajak untuk Karyawan, Ini Skema yang Paling Tepat
REPUBLIKA.CO.ID | 18 NOVEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai ada dua skema yang paling memungkinkan digunakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para tenaga kerja. Opsi tersebut yakni dengan menaikkan kembali batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Yustinus, kedua skema tersebut paling pas […]
UMKM Butuh Insentif Pajak
SINARHARAPAN.COM | 16 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah diminta untuk memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu insentif yang dibutuhkan adalah menghapus pajak PPN untuk beberapa produk UMKM. Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Organisasi, Anggawira mengatakan, kalangan pengusaha […]
Pemerintah: Indonesia Akan Belajar dari Amerika Serikat soal Penerimaan Pajak
KOMPAS.COM | 17 NOVEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20, yang digelar di Antalya, Turki, 15-16 November 2015. Bambang mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia akan belajar untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dari […]
Genjot Penerimaan Pajak, DJP Wacanakan Revisi Tiga Kebijakan
BERITASATU.COM | 16 NOVEMBER 2015 Jakarta – Pemerintah segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 20% untuk hunian (porperti) yakni senilai Rp 10 miliar ke atas. Selain itu, Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewacanakan revisi tiga kebijakan lalin untuk menggenjot penerimaan pajak tahun depan […]
Tekan Shortfall Pajak, Pemeriksaan Khusus Dihentikan
BISNIS.COM | 16 NOVEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Setelah mengungkapkan skenario terburuk shortfall – selisih antara realisasi dan target – penerimaan pajak hingga Rp194 triliun, Dirjen Pajak mengeluarkan instruksi pengentian pemeriksaan khusus bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan atau pembetulannya. Kebijakan itu diamanatkan dalam Instruksi Dirjen Pajak No. INS-04/PJ/2015 tentang Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan […]
Banyak Kepentingan Mendompleng Wacana Pengampunan Pajak
KOMPAS.COM | 13 NOVEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS — Sejak dilontarkan April 2015, rencana pengampunan pajak justru banyak didomplengi kepentingan jangka pendek sejumlah kelompok. Alhasil, wacananya berkembang ke mana-mana. Padahal, pengampunan pajak pada dasarnya bertujuan menambah basis pajak agar penerimaan meningkat secara berkelanjutan. “Sekarang yang muncul justru konsep-konsep yang orientasinya jelas-jelas kepentingan jangka pendek. Jadi konsep […]
Kemandirian Fiskal Terancam
Insentif Pajak – Perilaku Menyimpang WP Direspons Kebijakan Anti-Penghindaran Pajak Kemandirian Fiskal Terancam KORAN-JAKARTA.COM | 13 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemberian insentif pajak justru dinilai tak efektif mendorong penerimaan fiskal negara. Padahal, pemerintah membutuhkan penerimaan fiskal cukup besar untuk membiaya program kerja agar defisit anggaran tak melebar. Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan […]
Giliran WP Pribadi Didorong Revaluasi Aset
Harian KONTAN | 12 NOVEMBER 2015 JAKARTA. Segala cara namapaknya dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggenjot penerimaan pajak hinggga akhir tahun ini. Salah satunya dengan mendorong wajib pajak pribadi me-revaluasi aset. Toh, aturan yang memberikan diskon pajak penghasilan dari tarif 10% menjadi hanya 3%-6%, tergantung waktu pengajuan sudah keluar akhir Oktober lalu. (Lihat tabel:Poin […]
Diminta Copot Dirjen Pajak, Ini Reaksi Menkeu Bambang
LIPUTAN6.COM | 11 NOVEMBER 2015 Liputan6.com, Jakarta – Beberapa elemen masyarakat mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengevaluasi kinerja Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito. Bahkan secara ekstrem Menkeu diminta untuk memecat Sigit karena tak mampu mencapai target penerimaan pajak Rp 1.294,25 triliun tahun ini. Mendengar hal ini, Bambang Brodjonegoro memberikan reaksi […]