MERDEKA.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Merdeka.com – Presiden Joko Widodo pada awal September lalu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap I. Namun, dampak kebijakan ini belum terlihat dan belum dirasakan masyarakat maupun pengusaha. Pemicunya, paket tersebut masih mencakup kebijakan makro saja. Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo meminta, Jokowi dan jajarannya untuk segera […]
CITAX
'Hati-Hati 'Kongkalikong' Pengganti Napi di dalam Lapas'
REPUBLIKA.CO.ID | 21 SEPTEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Publik kembali dihebohkan dengan terpidana kasus penggelapan pajak Gayus HP Tambunan. Belum lama ini, beredar foto seorang pria, yang diduga sebagai Gayus, sedang bersantai di sebuah rumah makan. Belakangan, pihak Kemenkumham mengonfirmasi, Gayus memang telah diberikan izin keluar sementara dari lapas pada 9 September lalu untuk menghadiri sidang […]
Ekonomi Melambat, Penerapan Rasio Utang Atas Modal Jadi Disinsentif
BISNIS.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah situasi perlambatan ekonomi, pemberlakuan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) 4:1 mulai tahun depan dikhawatirkan akan menjadi disinsentif bagi pergerakan roda perekonomian yang masih membutuhkan likuiditas. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah menerapkan DER memang penting sebagai […]
Ditjen Pajak tidak merevisi pajak properti
KONTAN.CO.ID | 22 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Walau dinilai tidak akan sinkron dengan aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Ditjen Pajak yakin Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak akan merevisi aturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang sangat mewah, khususnya properti. “Tidak apa-apa (jika tidak sinkron), karena objeknya berbeda,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Sigit […]
Beleid PPnBM tak sinkron dengan PPh 22
KONTAN.CO.ID | 21 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Kebijakan pungutan pajak properti, baik untuk rumah maupun apartemen kembali menuai kontroversi. Pasalnya, dua aturan tentang pungutan pajak properti, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 saling bertentangan. Dalam pernyataan resmi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pekan lalu, pemerintah sepakat merevisi Peraturan Menteri Keuangan […]
Pemerintah tetapkan rasio utang swasta
KONTAN.CO.ID | 18 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran rasio utang dan modal perusahaan atau debt to equity ratio (DER). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Beleid ini menyatakan rasio […]
Ditjen Pajak terus desak OJK buka data perbankan
KONTAN.CO.ID | 17 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih meminta Otoritas Jasa Keungan (OJK) agar mau membuka data nasabah perbankan. Alasan Ditjen Pajak, pembukaan data ini menerapkan ketentuan pertukaran informasi pajak antar negara yang akan berlaku pada akhir 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pembicaraan […]
IMPLEMENTASI AEOI: Bakal Ada Payung Hukum Dari OJK
BISNIS.COM | 17 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Kendati masih menganut sistem kerahasian data nasabah perbankan, implementasi keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017 tetap akan bisa berjalan dengan mekanisme lain terkait akses data pada otoritas pajak. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan penerapan AEoI tersebut […]
Praktik Transfer Pricing Sebabkan Indonesia Rugi Rp100 T
OKEZONE.COM | 16 SEPTEMBER 2015 JAKARTA – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memandang Indonesia tidak mungkin sepenuhnya terhindar dari dampak praktik transfer pricing. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan regulasi dan law enforcement yang kuat untuk melindungi kepentingan. Praktik transfer pricing merupakan salah satu bentuk kegiatan dari neoliberalisme. Menurut anggota Dewan Pengurus Nasional IAI Maliki Heru Santosa, tujuan utama transfer pricing adalah mengevaluasi dan mengukur […]
Penerimaan Pajak di Bawah Target, Percepatan Penyerapan Anggaran Bisa Terkendala
KOMPAS.COM | 16 SEPTEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS — Usaha pemerintah mempercepat penyerapan anggaran akan terkendala penerimaan pajak yang jauh di bawah target. Sampai dengan akhir tahun, penerimaan pajak diperkirakan meleset sekitar Rp 290 triliun dari target. Jika percepatan penyerapan anggaran dilakukan, utang akan membengkak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Rabu […]