CITAX

KOMPAS.COM | 30 SEPTEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif untuk rokok menjadi 8,7 persen di tahun depan. Kepastian kenaikan tarif untuk rokok itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tarif PPN yang termuat dalam […]

BAREKSA.COM | 29 September 2015 Bareksa.com – Penerapan tax amnesty (pengampunan pajak) berpotensi menarik dana yang terparkir di luar negeri. Pemerintah memang belum pernah mengungkapkan jumlah pasti dana potensial tersebut. Tapi menurut beberapa sumber yang dikumpulkan Bareksa, jumlah dana yang terparkir di luar negeri tergolong fantastis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Keuangan pada 2011, potensi […]

BERITASATU.COM | 29 SEPTEMBER 2015 Jakarta – Krisis ekonomi yang terjadi saat ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus terus mencari langkah untuk mengantisipasinya. Salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sayangnya, PNBP Kejagung dibawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam Semester I tahun 2015, hanya mampu menghasilkan Rp 41,8 […]

JAKARTAGLOBE Jakarta. The government’s plan to reduce the corporate income tax rate to as low as 17.5 percent, from 25 percent now, would be counterproductive, an analyst from the Center for Indonesia Taxation Analysis says. CITA analyst Yustinus Prastowo said the plan may actually do more harm than good, leading Indonesia further away from achieving its ambitious tax collection target. According […]

” Harmonisasi itu, bisa dilihat pada realisasi pendapatan 2015. Pemerintah bisa mengganti base line di 12 bulan, bukan 14 bulan, “Sehingga kenaikan cukai cukup berkisar pada 5% sampai 7%,” BISNIS.COM | 28 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI akan melihat sejumlah aspek dalam memutuskan kenaikan penerimaan cukai rokok dalam APBN 2016. Ketua […]

BISNIS.COM | 23 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pihak menilai standar ambang batas harga properti yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) perlu diselaraskan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013 terkait jenis barang kena PPnBM dengan batas hunian mewah di […]

KONTAN.CO.ID | 23 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Batas pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti sebesar Rp 10 miliar masih menimbulkan pro dan kontra. Pengamat menilai kebijakan ini kurang tepat, namun bagi Ditjen Pajak kebijakan ini sesuai dengan prinsip pajak barang mewah. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, batasan harga […]

ANTARANEWS.COM | 23 SEPTEMBER 2015 Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Keuangan diminta membuat kebijakan yang atraktif dan implementatif terkait pajak, khususnya di bidang properti agar bidang tersebut berkembang sesuai harapan pemerintah. “Kami terus dorong pemerintah membuat kebijakan yang atraktif dan implementatif untuk pajak. Pemerintah ingin mendorong properti, tetapi kebijakan lainnya tidak searah dengan kebijakan atasnya,” […]

MERDEKA.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Merdeka.com – Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan membuat masyarakat jengah. Imbasnya ketidakpercayaan masyarakat pada tata kelola pajak membuat mereka ogah menunaikan kewajiban pada negara. Padahal, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak tinggi tahun ini. Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf […]