ANTARANEWS.COM | 23 SEPTEMBER 2015 Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Keuangan diminta membuat kebijakan yang atraktif dan implementatif terkait pajak, khususnya di bidang properti agar bidang tersebut berkembang sesuai harapan pemerintah. “Kami terus dorong pemerintah membuat kebijakan yang atraktif dan implementatif untuk pajak. Pemerintah ingin mendorong properti, tetapi kebijakan lainnya tidak searah dengan kebijakan atasnya,” […]
CITAX
RI masih disesaki pengemplang pajak, Jokowi perlu jadi teladan
MERDEKA.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Merdeka.com – Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan membuat masyarakat jengah. Imbasnya ketidakpercayaan masyarakat pada tata kelola pajak membuat mereka ogah menunaikan kewajiban pada negara. Padahal, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak tinggi tahun ini. Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf […]
Berdalih demi industri, pemerintah diminta tekan bea masuk impor
MERDEKA.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Merdeka.com – Selama ini sektor industri masih dipandang sebelah mata. Pemerintah hanya fokus mengembangkan komoditas ekspor yang punya harga jual tinggi di pasar internasional. kebanyakan komoditas berbasis sumber daya alam. Di tengah anjloknya harga komoditas dunia, waktunya untuk melakukan reindustrialisasi. “Kemarin kita terlalu asik dengan komoditas. Komoditas sudah modalnya sedikit, mudah […]
Kebijakan ekonomi Jokowi dikhawatirkan hanya jadi pepesan kosong
MERDEKA.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Merdeka.com – Presiden Joko Widodo pada awal September lalu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap I. Namun, dampak kebijakan ini belum terlihat dan belum dirasakan masyarakat maupun pengusaha. Pemicunya, paket tersebut masih mencakup kebijakan makro saja. Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo meminta, Jokowi dan jajarannya untuk segera […]
'Hati-Hati 'Kongkalikong' Pengganti Napi di dalam Lapas'
REPUBLIKA.CO.ID | 21 SEPTEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Publik kembali dihebohkan dengan terpidana kasus penggelapan pajak Gayus HP Tambunan. Belum lama ini, beredar foto seorang pria, yang diduga sebagai Gayus, sedang bersantai di sebuah rumah makan. Belakangan, pihak Kemenkumham mengonfirmasi, Gayus memang telah diberikan izin keluar sementara dari lapas pada 9 September lalu untuk menghadiri sidang […]
Ekonomi Melambat, Penerapan Rasio Utang Atas Modal Jadi Disinsentif
BISNIS.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah situasi perlambatan ekonomi, pemberlakuan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) 4:1 mulai tahun depan dikhawatirkan akan menjadi disinsentif bagi pergerakan roda perekonomian yang masih membutuhkan likuiditas. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah menerapkan DER memang penting sebagai […]
Ditjen Pajak tidak merevisi pajak properti
KONTAN.CO.ID | 22 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Walau dinilai tidak akan sinkron dengan aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Ditjen Pajak yakin Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak akan merevisi aturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang sangat mewah, khususnya properti. “Tidak apa-apa (jika tidak sinkron), karena objeknya berbeda,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Sigit […]
Beleid PPnBM tak sinkron dengan PPh 22
KONTAN.CO.ID | 21 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Kebijakan pungutan pajak properti, baik untuk rumah maupun apartemen kembali menuai kontroversi. Pasalnya, dua aturan tentang pungutan pajak properti, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 saling bertentangan. Dalam pernyataan resmi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pekan lalu, pemerintah sepakat merevisi Peraturan Menteri Keuangan […]
Pemerintah tetapkan rasio utang swasta
KONTAN.CO.ID | 18 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran rasio utang dan modal perusahaan atau debt to equity ratio (DER). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Beleid ini menyatakan rasio […]
Ditjen Pajak terus desak OJK buka data perbankan
KONTAN.CO.ID | 17 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih meminta Otoritas Jasa Keungan (OJK) agar mau membuka data nasabah perbankan. Alasan Ditjen Pajak, pembukaan data ini menerapkan ketentuan pertukaran informasi pajak antar negara yang akan berlaku pada akhir 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pembicaraan […]