CITAX

SINDONEWS.COM | 9 Oktober 2015 JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengemukakan, saat ini sulit bagi pemerintah melakukan pengecekan kepatuhan wajib pajak (WP) melalui kebijakan keterbukaan perbankan. “Ada yang perlu diluruskan sekaligus dipikirkan lebih luas soal keterbukaan itu. Yang dimaksud data perbankan itu saya bisa mengetahui rekening orang kan. Itu mereka sudah punya kewenangan, tetapi […]

KONTAN.CO.ID | 07 OKTOBER 2015 JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 18%, menuai pro dan kontra. Di satu sisi kebijakan ini dinilai bisa membantu pengusaha menghadapi perlambatan ekonomi, di sisi lain rencana ini dianggap akan memicu perang tarif pajak pajak di negara kawasan. Penurunan tarif PPh badan sebelumnya diusulkan […]

BISNIS.COM | 06 OKTOBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi terkait plafon harga properti yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pada pertengahan September lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013 terkait jenis barang kena […]

KONTAN.CO.ID | 5 OKTOBER 2015 JAKARTA. Untuk mengejar target penerimaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam dua bulan ini sibuk memberantas cukai ilegal, terutama untuk cukai hasil tembakau. Hasilnya, penerimaan cukai hingga 30 September mulai terdongkrak. Data Ditjen Bea dan Cukai menunjukkan, penerimaan pos cukai sebesar Rp 88,9 triliun. Jika dibandingkan periode […]

WARTAEKONOMI.CO.ID | 30 SEPTEMBER 2015 WE Online, Jakarta – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid II yang kemarin baru saja dikeluarkan pemerintah tidak akan bisa dinikmati hasilnya secara instan tanpa disertai dengan paket ekonomi jilid berikutnya. Alasannya, jika paket kebijakan jilid I merupakan pemerintah mencoba untuk […]

KOMPAS.COM | 30 SEPTEMBER 2015 JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif untuk rokok menjadi 8,7 persen di tahun depan. Kepastian kenaikan tarif untuk rokok itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tarif PPN yang termuat dalam […]

BAREKSA.COM | 29 September 2015 Bareksa.com – Penerapan tax amnesty (pengampunan pajak) berpotensi menarik dana yang terparkir di luar negeri. Pemerintah memang belum pernah mengungkapkan jumlah pasti dana potensial tersebut. Tapi menurut beberapa sumber yang dikumpulkan Bareksa, jumlah dana yang terparkir di luar negeri tergolong fantastis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Keuangan pada 2011, potensi […]

BERITASATU.COM | 29 SEPTEMBER 2015 Jakarta – Krisis ekonomi yang terjadi saat ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus terus mencari langkah untuk mengantisipasinya. Salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sayangnya, PNBP Kejagung dibawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam Semester I tahun 2015, hanya mampu menghasilkan Rp 41,8 […]

JAKARTAGLOBE Jakarta. The government’s plan to reduce the corporate income tax rate to as low as 17.5 percent, from 25 percent now, would be counterproductive, an analyst from the Center for Indonesia Taxation Analysis says. CITA analyst Yustinus Prastowo said the plan may actually do more harm than good, leading Indonesia further away from achieving its ambitious tax collection target. According […]