SINDONEWS.COM | 8 Februari 2015 JAKARTA – Praktisi sekaligus Pengamat Perpajakan Yusninus Prastowo menilai, jika wacanapemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlaksana, maka akan menuntaskan masalah pengemplang pajak. Wacana ini muncul kantaran adanya harapan untuk memiliki lembaga perpajakan yang independen. Dia mengatakan, pemisahan ini akan semakin memperluas keleluasaan DJP untuk melawan kelompok kepentingan kelas atas. “Ditjen […]
SINDONEWS.COM | 7 Februari 2015 JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru saja dilantik, Sigit Priadi Pramudito cukup berpengalaman di sektor perpajakan. Menurut dia, Sigit memiliki rekam jejak yang cukup kompeten karena beberapa kali menempati jabatan penting di lingkungan perpajakan Indonesia. Sedikit membahas, Dirjen Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian […]
METROTVNEWS.COM | 12 DESEMBER 2014 Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Antimafia Pajak mengkritisi pola seleksi yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) calon Direktur Jenderal Pajak. Pasalnya, ada sejumlah kriteria yang luput diperhatikan pansel. “Meski proses lelang jabatan dirjen pajak didesain untuk melakukan proses pemilihan yang terbuka dan akuntabel, namun penyelenggaraanya masih menyisakan masalah,” ujar Yustinus Prastowo, Direktur […]
TRIBUNNEWS.COM | 15 DESEMBER 2014 TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro akan menemui Menteri Keuangan Singapuradi Singapura, Senin (15/12) ini. Ia akan meminta sejumlah informasi yang relevan untuk perbaikan basis data pajak orang-orang Indonesia yang berinvestasi di Singapura. Bambang bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan lainnya sedianya bertolak ke Singapura Minggu sore. Menurut informasi dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian […]
BISNIS.COM | 07 DESEMBER 2014 Bisnis.com, JAKARTA—Kredibilitas Panita Seleksi (Pansel) Kementerian Keuangan dalam menggelar seleksi terbuka Dirjen Pajak dipertanyakan setelah diketahui melakukan perubahan syarat administrasi hingga tiga kali. Berdasarkan catatan Bisnis, pengumuman persyaratan seleksi terbuka pertama diterbitkan pada 12 November 2014, yakni Pengumuman Pansel No. PENG-02/PANSEL/2014 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya (eselon i.a dan i.b) […]
KATADATA | 26 NOVEMBER 2014 KATADATA – Sejumlah pihak meminta pemerintah segera melakukan moratorium perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan beberapa negara yang tergolong surga pajak (tax haven country). Selain tidak efektif, perjanjian ini juga telah merugikan negara. Mantan Direktur Jenderal Pajak Anshari Ritonga mengatakan awalnya perjanjian P3B dilakukan karena pada saat awal reformasi […]
PAJAKKU.COM | 13 NOVEMBER 2014 Jakarta – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, menilai syarat yang ditetapkan dalam lelang jabatan direktur jenderal pajak bisa memicu masalah. Menurut dia, syarat pangkat calon dirjen pajak, yang sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda (golongan IV/c) dan masa kerja pada jabatan eselon II minimal empat […]
KATADATA | 13 NOVEMBER 2014 KATADATA – Lelang jabatan untuk mendapatkan calon Direktur Jenderal Pajak dinilai memiliki beberapa kelemahan. Beberapa persyaratan dianggap akan menghalangi calon potensial di luar pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan untuk syarat yang bisa mendaftarkan calon Dirjen Pajak yaitu saat ini pegawai minimal Pembina […]
Republika.co.id | 09 November 2014 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo diminta serius menangani masalah perpajakan yang masih belum terurai. Baik persoalan administrasi maupun masalah hukum yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan pajak yang diterima dari perusahaan swasta terkait masalah tarik ulur masalah hukumnya. “Pemerintah harus betul-betul memiliki komitmen untuk terus menerus menegakan hukum persoalan perpajakan,” […]