THEJAKARTAPOST.COM | 29 JUNI 2015 The government is to offer corporate tax discounts in a revised tax holiday regulation, aiming to attract more investors and boost economic growth. Finance Minister Bambang Brodjonegoro said he expected that the government’s tax holiday regulation – which gives tax breaks for five to 10 years for companies investing at […]
CITAX
Tax Directorate Confident to Achieve 2015 Target
TEMPO.CO | 22 MARCH 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Dasto Ledyanto, Director of Potentials, Compliance, and Acceptance of the Directorate General for Taxes, declined to comment on the attainment of tax target following the raise of remuneration of tax officials. “On Thursday last week, when President Joko Widodo submitted his tax declaration form (SPT), the Director […]
Cara Murah Membeli Surat Pengampunan
sindoweekly-magz.com |Edisi No. 15 Tahun IV || 16 Jun 2015 – 17 Jun 2015 Pemerintah menggulirkan kebijakan pengampunan pajak. Persoalannya, pengampunan ini tidak akan pandang bulu, termasuk kepada koruptor, pelaku pencucian uang, dan juga pembalakan liar yang ingin mengajukan pengampunan asalkan bersedia membawa uangnya ke Indonesia. Beginilah jadinya kalau nafsu besar tenaga kurang. Bayangkan saja, […]
Pembebasan PPnBM Picu Peningkatan PPh
www.soalpajak.com/ | 29 JUNI 2015 JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemerintah mengenai pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akan meningkatkan pajak penghasilan (PPh).Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 8 Juli 2015 akan mulai menerapkan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk peralatan elektronik, rumah tangga, hingga tas […]
Aparat Penegak Hukum Keberatan
kompas.com |6 JUNI 2015 Aparat penegak hukum keberatan soal rencana pengampunan pajak yang ruangnya diperluas menjadi pengampunan pidana umum dan pidana khusus. Adapun DPR justru mendorong realisasi dari wacana tersebut. “Dalam diskusi terbatas pertama, tiga aparat penegak hukum, yakni kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kejaksaan, menyatakan hal ini sulit,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan […]
Tax Amnesty Dikhawatirkan Jadi Ajang Pengampun Koruptor
Jurnal Asia | 08 Juni 2015 Wacana penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini. Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Maftuchan mengatakan, wacana ini memang memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, tax amnesty dianggap sebagai sarana […]
PPn Jalan Tol Tunggu PP Diteken Presiden Jokowi
beritatrans.com | 25 JUNI 2015 JAKARTA (beritatrans.com) -Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pajak pertambahan nilai (PPN) jalan tol bisa segera dikenakan kepada masyarakat pengguna jalan tol setelah presiden meneken draf peraturan pemerintah (PP) yang diusulkan. “Sebentar lagi nanti keluar (PP akan diteken Presiden Jokowi-red). Kapannya belum tahu, karena presiden yang neken,” […]
Pajak Dihapus, Harga Barang Branded Harus Dipastikan Turun
economy.okezone.com | 29 JUNI 2015 JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 8 Juli 2015 akan mulai menerapkan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk peralatan elektronik, rumah tangga, hingga tas dan pakaian branded. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, pembebasan PPnBM memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. “Ini positif untuk mendorong pertumbuhan […]
Tax Amnesty Berpeluang Timbulkan Konflik Sosial
Tax amnesty dikhawatirkan jadi instrumen pemberian impunitas koruptor. NEWS.VIVA.COM | 5 JUNI 2015 VIVA.co.id – Wacana pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih menjadi polemik. Karena penerapan pengampunan berlaku juga untuk pelaku tindak pidana pajak, korupsi, pencucian uang dan kejahatan finansial lain. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo. […]
Ada Kepentingan Politik di Balik Wacana Tax Amnesty
KATADATA.COM | 5 JUNI 2015 Kok Indonesia tahu kalau aset (WNI) di Singapura Rp 3 ribu triliun. Apakah itu uang korupsi semua? KATADATA – Ada kepentingan politik di balik wacana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Apalagi pengampunan juga akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang, pembalakan liar (illegal logging), serta penambangan liar (illegal mining). […]