TEMPO.CO | 11 MEI 2015 TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Indonesia Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, berpendapat tiga nama peserta lelang jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki peluang besar untuk terpilih dalam proses seleksi. Ketiga nama itu, menurut Yustinus, yakni Heru Pambudi, Muhammad Sigit, dan Susiwijono. “Track record ketiga kandidat ini bagus dan punya kemampuan […]
CITAX
Pelaporan SPT WP Badan Tahun Ini Tumbuh 3,2 Persen
TEMPO.CO | 05 MEI 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Ditjen Pajak mengungkapkan ada pertumbuhan yang positif pada penerimaan pajak hingga posisi akhir April setelah wajib pajak (WP) badan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pelaporan SPT WP badan tahun ini mencapai 513.339 atau tumbuh 3,2 […]
Penerimaan Pajak: Sinyal Penahanan Restitusi Menguat
BISNIS.COM | 27 APRIL 2015 Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal cara lama pemerintah menahan restitusi untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun ini menguat kendati restitusi yang dicairkan pada kuartal I/2015 cukup besar. Restitusi untuk semua jenis pajak pada kuartal I/2015 tercatat Rp23,85 triliun atau meningkat hingga 48,8% dari realisasi pada periode sama tahun lalu Rp16,03 triliun. […]
Direktorat Pajak Yakin Penuhi Target Pajak 2015
Sumber : TEMPO.CO | 22 MARET 2015 TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Dasto Ledyanto enggan berkomentar soal pencapaian target pajak terkait peningkatan remunerasi. “Di hari Kamis saat Presiden Jokowi menyerahkan SPT, Dirjen Pajak sudah ngomong,” kata Dasto, Sabtu, 21 Maret 2015. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 Tentang […]
Gaji Pegawai Pajak Naik Dua Kali Lipat
TEMPO.CO , Jakarta :Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tunjangan kinerja pegawai pajak. Kenaikan gaji pegawai pajak tersebut dinilai signifikan dibanding gaji sebelumnya. “Rata-rata kenaikannya dua kali lipat,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, Sabtu, 21 Maret 2015. Kenaikan gaji untuk petugas pajak itu termaktub dalam PP Nomor 37 Tahun 2015 […]
Sunset Policy Akan Menghadapi Banyak Kendala
SUMBER : KATADATA.CO.ID | 23 MARET 2015 Tax amnesty memiliki risiko gagal yang lebih besar karena wajib pajak yang tidak memperoleh fasilitas ini cenderung enggan membayar pajak. KATADATA – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan sanksi pajak atau sunset policy dinilai bakal menghadapi sejumlah kendala. Persoalan terbesarnya adalah pada kesiapan data administrasi yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) […]
Hadapi MEA, Kita Perlu Diplomat yang Mengerti Pajak
SUMBER : UNPAD.AC.ID | 17 MARET 2015[Unpad.ac.id, 17/03/2015] Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Thailand. Hal ini salah satunya disebabkan banyak perusahaan yang menghindar membayar pajak.Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation […]
Rincian Bukti Potong Deposito Tak Jadi Dilaporkan
BISNIS.COM | 14 MARET 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Setelah melemparkan sinyal ketidakpastian menunda tanpa ada batasan waktu otoritas fiskal akhirnya berbalik arah, mencabut Peraturan Dirjen Pajak No.Per-01/PJ/2015 yang mewajibkan bank melaporkan daftar serta bukti potong pajak giro maupun deposito secara rinci. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan aturan itu tidak lagi ditunda tanpa batas waktu, tapi […]
Tax amnesty akan diatur di UU sendiri
KONTAN.CO.ID | 09 MARET 2015 JAKARTA. Rencana pemberian insentif berupa pengampunan pajak alias tax amnesty untuk menarik dana-dana masyarakat yang ditempatkan di luar negeri masih digodok. Kementerian Keuangan masih menimban-nimbang payung hukum yang tepat untuk mengatur pemberian insentif tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tengah melakukan kajian terhadap dua skema beleid terkait mekanisme pengampunan pajak, yakni apakah […]
Jokowi Diminta Bentuk Perpres Perlindungan Pegawai Pajak
SINDONEWS.COM | 15 FEBRUARI 2015 JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membentuk Peraturan Presiden (Perpres) terkait perlindungan hukum terhadap pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan. Hal ini mengingat beratnya tanggung jawab yang diemban pegawai tersebut. Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, pekerjaan yang dibebankan kepada para […]