Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -Di tengah beredarnya tuduhan bahwa Pemerintah semakin agresif memungut pajak terhadap pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), berembus angin segar bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi Wajib Pajak UKM, yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 […]
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mesti menjadikan keputusan Otoritas Moneter Singapura (MAS) sebagai alat bukti untuk membekukan dana milik warga negara Indonesia sebesar 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 19 triliun rupiah yang ditransfer dari Guernsey, Inggris, ke Singapura melalui Standard Chartered Bank (Stanchart). Sebab terkait dengan transfer jumbo yang mencurigakan itu, MAS menyatakan bahwa Standard […]
JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. “Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM,” kata Direktur Eksekutif CITA […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji memberikan kemudahan prosedur perpajakan tahun ini. Selain untuk mengejar target penerimaan pajak, kemudahan prosedur perpajakan juga untuk menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia atau ease of doing business (EODB) di 40 besar dunia. Tahun ini, Indonesia masih duduk di peringkat 72 EODB, tapi jauh lebih baik dibanding tahun 2017 yang ada di peringkat 91. […]
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan merombak aturan pemberian insentif pembebasan pembayaran pajak dalam periode waktu tertentu (tax holiday). Di antaranya adalah menyederhanakan kriteria pelaku usaha yang bisa mendapatkannya hingga kepastian jangka waktunya. “Kami sedang mendesain kebijakan ini, ada perubahan yang sangat radikal, di mana setiap dunia usaha yang masuk dalam klasifikasi […]
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang juga pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai langkah pemerintah menurunkan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen, merupakan insentif yang baik untuk menurunkan beban pengusaha kecil. Selain itu, Yustinus berpandangan cara tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengekstensifikasi […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Transfer pricing (TP) menjadi salah satu beban bagi perusahaan. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi hal ini, seperti negara Jepang yang menerapkan advance pricing agreement (APA). Menurut salah satu perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kosugi, apabila terjadi transfer pricing, artinya terjadi pajak ganda bagi perusahan. Hal tersebut akan menjadi beban bagi perusahaan. “Kalau ini mau dikoreksi atau diatasi […]
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Perpres itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Dalam konteks perpajakan, hadirrnya perpres ini membantu Ditjen Pajak menekan jumlah pengemplang pajak. Sebab DJP dibantu oleh Pusat Pelaporan dan […]
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengatakan bahwa UMKM belum berarti mereka memiliki aset yang sedikit, dalam beberapa kasus, termasuk yang pernah dilontarkan mantan Dirjen […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak. Dengan revisi itu, penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi wajib pajak (WP) usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan untuk WP yang harta tambahannya berada di luar […]