Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berwenang menghitung ulang omzet usaha wajib pajak (WP) yang melaporkan kewajibannya dengan cara pembukuan atau pencatatan. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP) terbit. Kebijakan itu berlaku bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau […]
Kewenangan petugas pajak atau fiskus untuk menghitung peredaran bruto (omzet) dikhawatirkan disalahgunakan. Sebab kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 itu membuka celah penyimpangan bagi fiskus. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerapan PMK 15/2018 perlu diawasi dan jangan sampai disalahgunakan. Apalagi pada Pasal 1 ada ketentuan […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) dapat menghitung omzet wajib pajak (WP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018. Pihak yang bisa dihitung omzetnya adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan. “Menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan wajib […]
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto justru akan menciptakan kepastian dan keadilan dalam proses pembayaran pajak. “Tak perlu gusar dan Khawatir. Tidak ada pajak baru atau pemungutan yang agresif dan mencari-cari kesalahan,” kata Prastowo dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 4 […]
KOMPAS.com – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), operator seluler dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) direncanakan untuk melakukan pertamuan untuk membahas hasil verifikasi BPKP atas tarif interkoneksi di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M Ramli kepada KONTAN melalui pesan singkat, Jumat (23/2/2018). Dia menjelaskan interim report […]
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.  “Menurut saya yang 100% itu menjadi menakutkan. Karena yang 100% hanya karena kelalaian, tidak sengaja dendanya besar sekali. […]
KONTAN.CO.ID -Â JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak. “Iya, pengaruhnya signifikan, namun harus ada infrastruktur, analisis sistem dan kompetensi petugas yang memadai,” katanya saat dihubungi KONTAN, Kamis (22/2). […]
KONTAN.CO.ID -Â JAKARTA. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diumumkan 2016 lalu, pemerintah telah memangkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE (Dana Investasi Real Estate). Namun demikian, saat ini kebijakan tersebut malah menjadi ketidakpastian baru di lapangan. Deputi Bidang Koordinasi […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Â Ada tiga ahli yang dihadirkan pemerintah dan semuanya sepakat bahwa beleid ini konstitusional dan memang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Â Chatib Basri, pengamat ekonomi yang […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menurunkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE) lewat paket kebijakan ekonomi jilid XI yang diumumkan 2016 lalu. Â Dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah memangkas BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi […]