KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kini, Ditjen Pajak mempertimbangkan batasan minimum transaksi yang terkena wajib laporan data kartu kredit. Sedianya, ketentuan […]
CITAX
Jadi Menteri Terbaik di Dunia, Sri Mulyani Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah
Liputan6.com, Jakarta Usai menyabet predikat sebagai Menteri Terbaik di Dunia versi World Government Summit, Sri Mulyani Indrawati dinilai tidak boleh berpuas diri. Sejumlah perbaikan pada organisasi atau institusi Kementerian Keuangan, pengelolaan fiskal, serta pencapaian target penerimaan negara masih menjadi pekerjaan rumah dari mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Pendiri atau Chairman GarudaFood, Sudhamek AWS meminta kepada Sri Mulyani untuk terus […]
Yustinus Prastowo: Sistem Terintegrasi Jadi Kunci Regulasi E-commerce
Isu penerapan pajak transaksi elektronik sudah bergulir sejak 2017, bahkan aturannya ditargetkan rampung digodok akhir tahun lalu. Namun hingga kini, pemerintah belum juga mematangkan regulasi tersebut. Polemik mencuat saat Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) khawatir pemerintah hanya mengenakan pajak bagi mereka yang berjualan di media sosial. Kesanggupan pemerintah untuk menyiapkan peraturan perpajakan pun dipertanyakan. Yustinus Prastowo​, […]
Pengamat: Pemerintah Buang-buang Waktu, Harusnya Limit Rp 100 Juta
JawaPos.com – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, keputusan pemerintah menetapkan threshold atau batasan minimal transaksi kartu kredit yang bisa diakses Ditjen Pajak sebesar Rp 1 miliar akan membuat kegaduhan. Penetapan threshold Rp 1 miliar dinilai tidak akan efektif. Sebab, sangat jarang wajib pajak (WP) yang memiliki transaksi kartu kredit dengan […]
POLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya Otoritas
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan data kartu kredit bukan termasuk klasifikasi rahasia menurut UU perbankan dan perpajakan, sehingga untuk mendapatkannya tidak diperlukan izin ataupun aturan khusus. “Hal ini pun bukan sesuatu […]
Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buru
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini. “Pelaksanaan yang terburu-buru dan tanpa persiapan akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu,” kata Yustinus, di Jakarta, Senin. Yustinus mengatakan pemberlakuan pemanfaatan data kartu kredit tersebut sebaiknya didahului […]
Pelaporan Kartu Kredit untuk Pajak Diusulkan di Atas Rp 100 Juta
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp 100 juta. Ini berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp 1 miliar setahun. “Lebih tepat jika ambang batas tidak didasarkan pada jumlah tagihan dalam setahun yang […]
Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontra
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia. MDR menjadi salah satu aksi dari Anti-Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang mewajibkan WP dan promotor atau pengatur […]
Membuka Data Nasabah Kartu Kredit Bukan Suatu Kerahasiaan
AKURAT.CO, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk bisa membuka data nasabah Kartu Kredit. Pembukaan data kartu kredit ini mengacu aturan terbaru Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 yang diundangkan 29 Desember 2017 lalu. Aturan ini memuat detail rincian data dan informasi serta penyampaian data informasi terkait perpajakan. Berdasarkan lampiran PMK 228/2017, ada 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit […]
Ditjen Pajak Diminta Bangun Sistem Laporan Data Kartu Kredit
Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan kewajiban laporan data kartu kredit. Perbankan diminta melaporkan data-data transaksi kartu kredit yang rencananya akan mulai efektif pada April 2019. Kewajiban pelaporan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Direktur Eksekutif […]