TEMPO.CO | 06 April 2016 TEMPO.CO,Jakarta- Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan terkuaknya Panama Papersharus bisa menjadi momen penguatan aturan pajak di dalam negeri. “Potensi pencucian uang yang besar melalui tax haven dihindari lewat aturan pemerintah soal perpajakan,†ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 6 April 2106. Panama Papers, yang merupakan hasil investigasi kolosal, ditayangkan secara […]
BERITASATU.COM | 7 April 2016 JAKARTAÂ — Dengan tujuan mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah berencana menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 50% menjadi Rp 54 juta per tahun, dari saat ini Rp 36 juta. Kebijakan itu juga akan mengurangi kesenjangan ekonomi, menggerakkan industri dalam negeri, dan meningkatkan investasi, sehingga akhirnya menaikkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,16%. […]
BERITASATU.COM | 05 April 2016 Jakarta – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto mengemukakan kehadiran Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak sangat penting bagi negara ini. UU itu bisa sebagai pengungkit perekonomian bangsa agar bisa tumbuh lebih tinggi lagi. “Harus segera dibahas. Dalam masa sidang berikutnya yang dibuka pekan depan, […]
REPUBLIKA.CO.ID | 05 April 2016 JAKARTA–Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Salah satu isinya memperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memiliki data dari nasabah perbankan yang memiliki kartu kredit. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kerahasiaan data dalam kartu kredit memang tidak diatur. Artinya, pemerintah […]
JPNN.COM | 04 April 2016 JAKARTA – Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/PMK.03/2016 yang dikeluarkan pada Maret lalu. Mulai 31 Mei mendatang setiap bank yang mengeluarkan kartu kredit berkewajiban melaporkan data transaksi nasaÂbahnya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan pemerintah tersebut menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Salah satunya perbankan. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]
RMOL.CO | 04 April 2016 RMOL. Pemerintah diminta terus berupaya untuk mewujudkan kebijakan penerapkan pengampunan pajak alias tax amnesty. DPR pun harus mendukung langkah tersebut, jika tidak ingin ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan terhambat. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (4/4). Ia menilai penerapan pengampunan pajak, Indonesia bisa […]
DETIK.COM | 04 April 2016 Jakarta -Perbankan penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulannya. Laporan perdana harus dikumpulkan pada 31 Mei 2016. Bagaiamana yang berlaku di negara lain? Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan hal ini sudah […]
DETIK.COM | 04 April 2016 Jakarta -Bank penerbit kartu kredit memiliki kewajiban menyerahkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setiap akhir bulan. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyarankan Ditjen Pajak lebih spesifik dalam menelusuri data tersebut. Misalnya hanya untuk transaksi di atas Rp 50 juta. […]
REPUBLIKA.CO.ID  |  04 April 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Salah satu isinya memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memiliki data dari nasabah perbankan yang memiliki kartu kredit. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, kerahasiaan data dalam kartu kredit memang tidak diatur. Artinya pemerintah bisa meminta dan melihat setiap […]
PONTIANAKPOST.COM | 04 April 2016 JAKARTA – Setiap bank yang mengeluarkan kartu kredit pada 31 Mei mendatang berkewajiban melaporkan data transaksi nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan tersebut resmi berlaku sejak dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/PMK.03/2016 pada 22 Maret lalu. Kebijakan pemerintah tersebut menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Salah satunya perbankan. Menurut […]