Related Articles
Batasan Harga Jual Objek PPnBM (Properti): Kebijakan yang Tepat atau Blunder?
CITA | 05 FEBRUARI 2016 Batasan Harga Jual Objek PPnBM (Properti): Kebijakan yang Tepat atau Blunder? oleh Widya Shobariyah Matondang | Researcher CITA Widya.shobariyah@cita.or.id Pemerintah telah melakukan revisi atas PMK 106/PMK.010/2015 dengan menerbitkan PMK 206/PMK.010/2015 pada 20 November 2015 lalu. Revisi yang dilakukan terkait dengan batasan objek kelompok hunian yang tergolong mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town […]
Aturan Gaji Bebas Pajak di RI Sudah Ketinggalan Zaman
Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mendukung rencana pemerintah mengubah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tunggal atau nasional menjadi berbasis wilayah atau zonasi. Alasannya formula PTKP di RI saat ini sudah ketinggalan zaman dibanding negara lain. “Jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP Indonesia jauh […]
Ditjen Pajak Siap Ampuni Sindikat Faktur Fiktif yang Kompromi
CNN Indonesia | 06 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjanjikan pembebasan sanksi bagi 10.982 wajib pajak (WP) pengguna faktur pajak fiktif yang beritikad untuk melakukan pembetulan dan klarifikasi kewajibannya. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, mengaku upaya untuk menghilangkan sindikat penerbit dan pengguna Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi […]


