Related Articles
Ada Celah Penyimpangan Petugas Pajak, WP Harus Diberi Hak Sanggah
Kewenangan petugas pajak atau fiskus untuk menghitung peredaran bruto (omzet) dikhawatirkan disalahgunakan. Sebab kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 itu membuka celah penyimpangan bagi fiskus. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerapan PMK 15/2018 perlu diawasi dan jangan sampai disalahgunakan. Apalagi pada Pasal 1 ada ketentuan […]
Belanja Online Naik, Potensi Pajak Hilang Rp 20 Triliun per Tahun
“Kalau beli barangnya di UMKM dan online, kemungkinan pajaknya belum ter-collect (terkumpul) dengan sempurna,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal Kalangan ekonom memperkirakan pola belanja masyarakat mulai beralih, dari konvensional menjadi belanja melalui jaringan internet (online). Dengan demikian, banyak e-commerce yang diuntungkan. Masalahnya peralihan pola belanja ini membuat negara berpotensi kehilangan penerimaan dari […]
Peserta Tax Amnesty Diduga Gagal Repatriasi Rp 9 T, Denda 200% Menanti
Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan adanya Rp 9 triliun komitmen repatriasi alias pemulangan harta yang tidak direalisasikan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) hingga tenggat waktu yaitu akhir Desember 2017. Kini, peserta tax amnesty terkait terancam sanksi pajak berupa denda sebesar 200%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan pihaknya masih mengumpulkan data lengkap […]



