Mewaspadai Efek Domino Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Baru Amerika Serikat

CITA | 22 November 2016

Mewaspadai Efek Domino Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Baru Amerika Serikat

Oleh: Muhammad Fajar Nugraha

Publik Amerika Serikat (AS) akhirnya telah menentukan pilihannya pada awal November lalu. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh kontroversi, akhirnya kursi kekuasaan tertinggi negara adidaya planet ini jatuh ke tangan seorang konglomerat yang penuh dengan isu kontroversial. Terlebih lagi, sejak tahun 2013 hingga saat ini kekhawatiran selalu melanda banyak negara ketika menanti keputusan FOMC dalam menentukan tingkat suku bunga acuannya.

Meskipun dalam beberapa tahun ke belakang AS diterpa oleh berbagai macam krisis, tak dapat dipungkiri bahwa AS masih menjadi salah satu poros ekonomi dunia. Runtuhnya Goldman Sachs sebagai salah satu kekuatan keuangan dunia dan runtuhnya detroit sebagai pusat manufaktur dunia tidak menjadikan AS menjadi kerdil dalam kancah ekonomi global. Dengan kian biasnya batas suatu negara dalam era globalisasi dan tekonologi ini, kebijakan ekonomi AS di masa depan sedikit banyak dapat mempengaruhi arah perdagangan dan perekonomian dunia ke depan. Artikel kali ini dikhususkan untuk membahas mengenai potensi dampak penerapan kebijakan proteksionisme di AS.

Jika melihat ke belakang saat masa kampanye pemilihan umum dan debat terbuka calon presiden AS, terpilihnya Trump sebagai presiden AS berpotensi menciptakan kebijakan AS yang berbau chauvinism yang dapat membahayakan arus perdagangan dunia. Dalam kampanyenya, Trump juga menjanjikan untuk menciptakan 25 juta lapangan kerja baru[1] yang dilakukan dengan mendorong manufaktur dalam negeri AS dan membatasi impor serta produksi luar negeri. Dengan menggebu gebu pemilik jaringan hotel dan kasino ini berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap Mexico dan Tiongkok yang dianggap merebut pekerjaan di Amerika Serikat.

Dalam salah satu kampanye-nya di Pennsylvania, Trump mengatakan bahwa NAFTA merupakan kesepakatan dagang terburuk sepanjang sejarah dan kembali menekankan bahwa Tiongkok merupakan pencuri pekerjaan terbesar sepanjang sejarah[2]. Dilihat dari perspektif perdagangan dunia, upaya menghambat arus impor barang/jasa pada suatu negara akan mencederai semangat perdagangan global, terutama NAFTA dan TPP yang digaungkan oleh AS. Bahkan dalam salah satu kampanyenya, secara terang-terangan Trump menjanjikan akan menerapkan tarif hingga 45% atas barang-barang impor yang masuk dari Tiongkok.

Secara langsung, wacana kebijakan proteksionisme ini dapat mengancam eksistensi barang/jasa Indonesia di pasar AS. Saat ini Amerika termasuk dalam tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia. Adanya wacana kebijakan proteksionisme Trump ini menjadi ancaman bagi kinerja ekspor yang memang sedang kita butuhkan saat ini.

Kebijakan proteksionisme Trump juga tidak hanya membawa dampak secara langsung bagi kinerja perekonomian Indonesia, namun efek domino yang dibawa melalui kinerja ekspor Tiongkok menjadi dampak tidak langsung bagi perekonomian Indonesia. Adanya tarif 45% atas barang Tiongkok di AS akan semakin memperlemah perekonomian Tiongkok. Melemahnya perekonomian Tiongkok sebagai negara terbesar ke-3 tujuan ekspor Indonesia akan mempersulit kinerja ekspor dan memperdalam tantangan dalam neraca perdagangan Indonesia. Bukan tidak mungkin setelah kebijakan proteksionisme AS diterapkan, Tiongkok akan mencari pangsa pasar alternatif yang sama luas dan menariknya dengan AS guna menjaga kinerja ekspornya.

Faktor demografi Indonesia yang sebagian besar terdiri dari kalangan menengah muda dapat menjadi daya tarik bagi Tiongkok untuk mengalihkan arus barang/jasa dari AS ke Indonesia sehingga akan berdampak pada peningkatan arus impor barang/jasa ke Indonesia. Meningkatnya impor Indonesia ditengah tekanan kinerja ekspor yang kian melemah dapat memperburuk cadangan devisa Indonesia yang pada akhirnya berujung pada terdepresiasinya nilai tukar dan ancaman pada sistem keuangan. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme membawa skenario buruk bagi Indonesia melalui dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, skenario terburuk yang akan dihadapi Indonesia atas proteksionisme AS, yakni pelemahan ekspor dan peningkatan impor yang berujung pada turunnya kinerja neraca pembayaran Indonesia. 

Selanjutnya dalam kebijakan moneternya, Trump pernah menyatakan dalam wawancaranya dengan Reuters akan wacana pencabutan Dodd-Frank Act[3] yang sebenarnya diperuntukkan agar krisis keuangan tahun 2008 tidak lagi kembali melanda. Trump ingin melakukan hal tersebut dengan dalih bahwa regulasi tersebut menghambat perbankan untuk memberikan kredit masyarakat AS dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dan bisnis-bisnis baru. Jika memang regulasi tersebut dicabut, maka risiko ketidakstabilan sistem keuangan Amerika Serikat (yang bermuara ke ketidakstabilan sistem keuangan dunia tentunya) akan meningkat.

Jika memang ternyata proposal kebijakan yang ditawarkan oleh Trump ini berhasil memperbaiki indikator ekonomi dan tenaga kerja Amerika Serikat, bukan tidak mungkin jika dalam beberapa bulan ke depan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya lagi. Tentunya tindakan The Fed dan dampak langsung maupun tidak langsung atas wacana kebijakan proteksionisme dan moneter Trump tersebut menjadi kabar buruk bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Terpilihnya Trump sebagai pemimpin negara adidaya AS saat ini menjadikan ekonom-ekonom negara berkembang harus waspada dan bersiap dalam mengantisipasi setiap kebijakna yang akan dikeluarkannya. Apabila kebijakan proteksionisme tersebut jadi diimplementasikan, maka secara khusus tim ekonomi Indonesia harus dapat bernegosiasi untuk menangkap segala kesempatan dan tantangan yang muncul dari pemimpin negara adidaya ini. Fokus dalam mengantisipasi dinamika perekonomian global setelah dilantiknya Trump pada tanggal 20 Januari 2017 merupakan strategi preventif terbaik agar negara Indonesia mampu bertahan menghadapi ketidakpastian dan ancaman stabilitas ekonomi global.