CITAX

Polemik Cukai Plastik Mesti Diakhiri

KORAN-JAKARTA.COM | 30 Juni 2016 Ekstensifikasi Penerimaan I Kemenkeu Klaim Ekstensifikasi Cukai Amanat Undang-Undang

Polemik Cukai Plastik Mesti Diakhiri

alasan-lingkungan-minuman-kemasan-botol-plastik-bakal-kena-cukai Jika memang efektivitas kebijakan pengenaan cukai untuk produk kemasan plastik masih diperdebatkan, kementerian terkait mesti duduk bersama mencarikan solusi yang tepat.

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mestinya dapat duduk bersama menemukan solusi tepat terkait rencana pengenaan cukai terhadap produk kemasan botol plastik. Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri polemik selama ini terkait kebijakan tersebut yang dikhawatirkan justru memperlihatkan koodinasi antar kementerian tidak sinergi sehingga dapat mengganggu iklim bisnis di Tanah Air.

Kemenperin sebagai pembina sektor industri secara lantang menolak rencana pengenaan cukai pada kemasan dan kantong berbahan baku plastik. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada banyak sektor. Dikhawatirkan, upaya memacu investasi di dalam negeri bakal terganggu dengan kebijakan tersebut.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menyebutkan tiga dampak bila cukai dikenakan terhadap kemasan plastik minuman. Pertama, konsumsi produk minuman akan berkurang sehingga berdampak pada pelambatan industri minuman dan industri plastik/kemasan plastik itu sendiri. Apalagi, hampir 70 persen produk minuman dikemas dalam plastik yang bisa didaur ulang.

Kedua, daya saing industri minuman nasional akan melemah, terlebih di tengah pemberlakuan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara atau MEA. Saleh meyakini pengenaan cukai akan membuat industri minuman nasional tidak kompetitif di pasar regional.

“Pasar ekspor industri minuman kita ke ASEAN akan diisi oleh pesaing-pesaing kita sementara konsumsi dalam negeri cenderung turun. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (29/6).

Ketiga, menurut Menperin, pengenaan cukai bakal memicu terjadinya disharmonisasi kebijakan yang saat ini disosialisasikan pemerintah. Kebijakan itu antara lain kemudahan berinvestasi untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.

Di pihak lain, Kemenkeu membantah jika kebijakan tersebut akan memukul industri makanan dan minuman. Sebab, besarannya lebih kecil dari 200 rupiah.

Tujuan Pengendalian

Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Kemenkeu Muhammad Sutartib mengungkapkan ekstensifikasi cukai merupakan amanat undang-undang. Dia menambahkan perluasan cukai pada kemasan plastik karena persoalan lingkungan. Diharapkan dengan kebijakan ini lingkungan lebih terjaga. Jadi ini adalah tentang pengendalian bukan semata tentang penerimaan negara.

Terkait polemik tersebut, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai pengenaan cukai plastik harus didasari pertimbangan utamanya, yakni untuk pengendalian. Menurut Enny, pengendalian konsumsi barang tersebut, apakah nantinya berdampak pada kesehatan masyarakat atau lingkungan atau bahkan dampak lainnya.

“Jika memang efektivitas kebijakannya masih debatable, seharusnya dicarikan solusi. Apakah memang ini pilihan terbaik?” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation and analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah memang perlu menambah penerimaan negara. Karenanya, Yustinus tidak mempersoalkan adanya eksetensifikasi cukai.

Dia mengakui industri minuman tentunya akan mendapat pukulan berat. Investasi ke sektor tersebut terganggu yang selanjutnya merembes ke distorsi perekonomian nasional. ers/E-10

Komentar Anda