Pemerintah akhirnya merevisi batas minimum saldo minimum untuk pelaporan ke Ditjen Pajak menjadi Rp1 miliar. tirto.id – Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Kementerian Keuangan dalam siaran persnya Kamis (8/6/2017), menyebutkan keputusan ini […]
Tag: AEoI
Ini Alasan Sri Mulyani Ganti Batas Saldo Diintip Pajak Jadi Rp 1 M
Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Padahal baru diterbitkan beberapa pekan lalu. Komponen yang direvisi adalah batasan saldo untuk rekening perbankan yang akan diakses oleh Ditjen Pajak. Dari paling sedikit Rp 200 […]
Keberatan Publik Jadi Alasan Revisi Intip Saldo Rekening
VIVA.co.id – Center for Indonesia Taxation Analysis memandang keputusan untuk merevisi batas saldo minimum rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara berkala ke Direktorat Jenderal Pajak, dari yang sebelumya Rp200 juta menjadi Rp1 miliar merupakan keputusan yang tepat. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, menilai, batasan yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah terkesan menyasar kaum kelas menengah. Dengan […]
Pemerintah Putuskan Wajib Lapor Simpanan Rp 1 Miliar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan akhirnya meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, Rabu (7/6) malam menyatakan bahwa hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha […]
Saldo Rekening Bisa Diintip Pajak Naik Jadi Rp 1 Miliar Sudah Tepat
Batas minimal saldo rekening yang bisa diakses Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak direvisi menjadi Rp 1 miliar, lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya Rp 200 juta. Meski demikian, pemerintah terkesan mendadak dalam merevisi aturan tersebut. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, langkah pemerintah untuk merevisi jumlah minimal saldo tersebut sudah tepat. […]
Batas Minimal Rekening Wajib Lapor Jadi Rp 1 Miliar, Apa Dampaknya?
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, keputusan pemerintah merevisi batas minimum pelaporan saldo rekening sudah tepat. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menaikan batas minimal pelaporan rekening dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. “Menurut saya sudah tepat (untuk) meredam gejolak,” ujarnya melalui pesan […]
Rp200 Juta Dianggap Terlalu Rendah untuk Diwajibkan Lapor ke DJP
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan batas minimum (treshold) jumlah saldo rekening nasabah orang pribadi yang mesti dilaporkan ke Ditjen Pajak (DJP) sebesar Rp200 juta. Pengamat perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo beranggapan batas tersebut terlalu kecil dikenakan kewajiban pelaporan. Yustinus mengatakan, penetapan batas minimum itu bisa […]
PMK 70 / PMK.03/20 17
Tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Download)
Pengusaha Kecil Protes Ditjen Pajak Intip Rekening Rp 200 Juta
Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) protes dengan aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membuka saldo rekening nasabah lokal minimal Rp 200 juta. Alasannya, jutaan UMKM bakal terkena dampak dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Ketua […]
Ken: Kedudukan Perppu AEoI Dibahas Pekan Depan
JAKARTA – Pemerintah menegaskan penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai akses data perbankan, hanya untuk kepentingan perpajakan dan dalam rangka mendukung temuanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) jika ada data yang mencurigakan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakam, Perppu tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan kerja sama internasional pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/ […]