CITAX

Beginilah Pro-Kontra Penggunaan Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini terbit dengan pertimbangan bahwa Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu disempurnakan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas […]

CITAX

Bagaimana Negara ASEAN Mengutip Pajak Rokok untuk Biayai Kesehatan?

tirto.id – Keputusan pemerintah mengalokasikan penerimaan pajak rokok guna membantu pembiayaan BPJS Kesehatan menuai polemik. Ada yang pro, tidak sedikit pula yang kontra. Cuitan tentang pajak rokok untuk BPJS Kesehatan pun ramai di jagat media sosial. Ada yang mengatakan pajak rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan merupakan bukti bahwa rokok bermanfaat bagi bangsa. Lalu ada juga warganet yang mengambil […]

Artikel

Perokok adalah Pahlawan Kesehatan?

Perokok adalah Pahlawan Kesehatan? oleh Yustinus Prastowo (Pemerhati Orang Merokok) …di titik inilah kita justru menjadikan para perokok sebagai pahlawan. Karena banyak penyakit mematikan disebabkan oleh barang konsumsi selain rokok, tapi mereka yang seolah jadi penanggung beban utama… Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penggunaan Pajak Rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat. Yang […]

CITAX

Pajak Rokok untuk Tambal Defisit BPJS Dinilai Tak Bebani Industri

tirto.id – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai keputusan pemerintah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dengan pajak rokok sudah tepat. Yustinus melihat ide tersebut dapat mengatasi masalah defisit dalam jangka pendek serta tidak menambah beban industri. Menurut Yustinus, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dan pajak rokok selama ini […]

Artikel

Memahami Pembiayaan BPJS Kesehatan dari Pajak Rokok

Pemerintah menerbitkan Perpres sebagai jalan keluar mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Defisit ini harus segera diatasi dalam jangka sangat pendek karena berpotensi menimbulkan persoalan serius. Pada saat bersamaan harus dipikirkan solusi jangka panjang untuk menjamin kesinambungan pembiayaan dan kualitas jaminan kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara. Perpres ini melakukan earmarking (anggaran yang penerimaan maupun pengeluarannya […]