Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun mengkaji potensi penerimaan dari industri financial technology (fintech) di Tanah Air. Namun, hingga kini ada dua kendala penarikan pajak yang teridentifikasi. Yang pertama, pemerintah masih sulit menentukan subjek pajak. “Secara prinsip, ada Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar hanya yang membayar lewat siapa?” kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) […]
Jakarta – Masih besarnya tumpuan negara dalam mendanai defisit anggaran lewat pajak, mendorong pemerintah untuk gencar mencari sumber potensi pajak baru. Alhasil, lewat berbagai kebijakan yang digelontorkan pertumbuhan penerimaan pajak ikut terkerek naik. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I-2018 yang mencapai Rp262,4 triliun atau 16,2% dari target APBN Rp1.618,1 […]
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Download) Berikut Ringkasan PMK 35 tentang tax holiday Silahkan Masukan nama dan e-mail untuk mendownload [email-download download_id=”12656” contact_form_id=”12427” hide_form=“yes”]
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang juga pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai langkah pemerintah menurunkan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen, merupakan insentif yang baik untuk menurunkan beban pengusaha kecil. Selain itu, Yustinus berpandangan cara tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengekstensifikasi […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menurunkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE) lewat paket kebijakan ekonomi jilid XI yang diumumkan 2016 lalu. Â Dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah memangkas BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi […]
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkomitmen menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya yakni dengan mengevaluasi fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) berupa tax allowance dan tax holiday. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melihat kembali penerapan fasilitas tersebut lantaran penerimaan pajak masih minim. “Kami akan lihat kenapa peminatnya kurang, […]
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pertumbuhan realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif namun belum cukup kuat untuk menopang APBN 2018. “Meskipun secara nominal dan persentase terhadap target meningkat, kenaikannya secara alamiah belum cukup menopang pertumbuhan kebutuhan APBN,” ujar Yustinus dalam pernyataan resminya yang diterima Antara […]
batampos.co.id – Segala cara dilakukan pemerintah untuk memperkecil kegagalan pencapaian penerimaan pajak. Salah satunya, dinamisasi pajak penghasilan (Pph) pasal 25. Lewat mekanisme itu, wajib pajak (WP), terutama perusahaan, bisa mengangsur pajak lebih besar apabila keuntungannya melebihi proyeksi. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono tidak keberatan dengan upaya pemerintah tersebut. ’’Jadi, kalau WP itu […]
KONTAN.CO.ID – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan. Aturan ini adalah turunan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku […]
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, tidak terdapat aturan baru dari ketentuan bea masuk untuk barang mewah yang dibawa dari luar negeri. Aturan tersebut sudah ada sejak 1996 dan kemudian direvisi pada 2017 menjadi Peraturan Menkeu Nomor 188/PMK.04/2010. Ia menjelaskan, pada prinsipnya semua barang yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dianggap sebagai barang […]