CITAX

Gratis PPh 21 Buruh Manufaktur, Antara Akal Bulus atau Tulus

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah memutuskan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) 21 buruh manufaktur. Tak tanggung-tanggung, insentif ini diberikan selama enam bulan demi mengurangi tekanan pandemi virus corona. Lewat insentif ini, buruh manufaktur bisa membawa pulang gaji mereka lebih besar tanpa potongan pajak. Sebetulnya, wajar apabila pemerintah memperlakukan sektor manufaktur sebagai anak emas. Sebab, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty […]

Peraturan Terbaru

SE – 25/PJ/2019 Tentang Penghitungan Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan

SE-25/PJ/2019 Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang […]

CITAX

Pengurangan PPh Badan perlu dipercepat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Di tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang melambt, sejumlah negara beramai-raman menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan guna. Teranyar, India memangkas PPh menjadi sekitar 25% dari sebelumnya 30%. Insentif ini diberikan agar perusahaan kembali berinvestasi untuk mengangkat  ekonomi India yang ada di level terendahnya enam tahun terakhir. Di Indonesia PPh perusahaan di level 25%. Angka […]

CITAX

Menimbang untung rugi penerapan sistem teritorial perpajakan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah berencana menggunakan sistem teritorial untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).  Langkah tersebut mengubah sistem pajak worldwode yang digunakan saat ini. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Di dalamnya menjelaskan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dan berdasarkan time test masa tinggal di […]

CITAX

Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus Sejalan

Otoritas terkait perlu mengintensifkan upaya pemungutan pajak dan penegakan hukum kepada kelompok orang kaya. Selama ini, tingkat kepatuhan kelompok ini tergolong rendah sehingga penerimaan pajak pun turut terpengaruh. Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan  perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]

CITAX

Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut Diparesiasi

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]

Opini

Konsep Pemajakan atas Retained Earnings dan Berbagai Gejolaknya

demi mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif kiranya merupakan jalan yang moderat. CITA,25 Juli 2019 – Tepat setahun lalu, pasca penerbitan beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM terkait penurunan tarif PPh Final, beredar isu mengenai wacana pemajakan atas laba […]

CITAX Headline

Arah Revisi UU PPh Dinilai Belum Jelas ‘Kelaminnya’

Bisnis.com, JAKARTA – Draf rancangan revisi UU PPh dinilai belum mempertegas sistem perpajakan seperti apa yang akan diusung oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menanggapi positif rencana revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) tersebut. Namun demikian, Prastowo menganggap bahwa rancangan UU yang sedang beredar saat ini belum mempertegas apakah sistem […]

CITAX

Pengamat: PPh Badan tak Perlu Turun Terlalu Ekstrem

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan sebaiknya tidak perlu diturunkan secara ekstrem hingga lima persen, melainkan dalam dua langkah. Pertama, pemerintah dapat menurunkan tarif dari 25 persen menjadi 22 persen dalam kurun waktu dua tahun. Apabila hasilnya bagus, PPh dapat diturunkan lagi. […]