20160214235129 (2)

Pengamat: Kenaikan Tarif PPN Sulit Terjadi sebelum Pemilu

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai sulit terjadi sebelum 2025 karena adanya tekanan politik menjelang pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang. Pemerintah pun perlu mencari cara lain untuk mengoptimalkan penerimaan, seperti dengan ekstensifikasi pajak. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa dari berbagai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), […]

DPR Minta Masukan BI Dkk untuk RUU Tax Amnesty

RIMANEWS.COM  | 19 APRIL 2016 Rimanews – Komisi XI DPR RI akan mengundang lembaga keuangan dan penegak hukum untuk memberi masukan terkait Rancangan Undanga-Undang Tax Amnesty. Adapun lembaga keuangan yang akan diundang adalah Bank Indonesia, OJK, BI, BEI, BKPM. Sedangkan lembaga penegak hukum yang akan diundang oleh Komisi XI DPR RI adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, PPATK dan […]

RI Dinilai Butuh Pengampunan Pajak untuk Kesejahteraan Rakyat

LIPUTAN6.COM | 18 FEBRUARI 2016 Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pengamat dan akademisi berpendapat Indonesia membutuhkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ini untuk menggenjot penerimaan negara dan membiayai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari […]