Related Articles
Mengapa Freeport “Ngotot” Soal Pajak?
JAKARTA, KOMPAS.com – Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih alot. Padahal pemerintah sudah memberikan opsi agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tetap bisa ekspor konsentrat. Opsi tersebut yaitu mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport enggan menerima status itu sebelum ada kepastian sistem perpajakan yang […]
Alasan Orang RI Suka Simpan Uang Di Luar Negeri
LIPUTAN.COM | 20 Oktober 2015 Liputan6.com, Jakarta – Singapura, Swiss, negara kecil di Eropa Luxemburg sampai Cayman Islands adalah beberapa negara dan wilayah yang menjadi surga bagi orang Indonesia maupun perusahaan asing menyimpan uang atau hartanya. Alasannya karena negara tersebut menjanjikan tarif pajak serendah-rendahnya dan keamanan bagi pemilik dana. Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia (UI), Ruston […]
PDIP & PKS Minta PPN 12% Ditunda, Ini Jawab Dirjen Pajak!
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi PDI Perjuangan dan PKS bahkan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda kebijakan tersebut. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tarif PPN 12% bisa dilakukan paling lambat tahun […]


