BERITAX

Kesadaran Pajak Masih Minim

KORAN-JAKARTA.COM | 25 November 2016

Foto : istimewa
Foto : istimewa

Pelaksanaan program tax amnesty (pengampunan pajak) periode II dengan tarif tebusan 3 persen sedang berjalan dan akan berakhir pada 31 Desember 2016. Dibanding sebelumnya, agaknya periode kedua ini tidak sesumringah periode pertama. Malah, di tengah jalan banyak dijumpai sejumlah masalah yang membikin semangat wajib pajak menurun.

Masalah itu bukan saja terkait dengan kesadaran wajib pajak tapi juga berhubungan dengan mental pejabat. Terbukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan pejabat eselon III Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, karena menerima suap miliaran rupiah dari pengusaha. Tujuannya ialah untuk mengurangi nilai pajak yang seharusnya ditanggung wajib pajak.

Ulah pejabat pajak itu serta merta membuat pemerintah, lebih khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi kecewa. Sebab, upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dari pajak menjadi terganggu, bahkan tidak menutup kemungkinan mengurangi kepercayaan masyarakat yang sebelumnya sudah terbangun dari kesukseskan program amnesti pajak periode pertama.

Padahal, menteri keuangan mengaku sudah mengingatkan semua pejabat di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak, untuk memerangi praktik korupsi dan menjaga nama baik institusi. Itu sebab, menteri keuangan menyatakan terungkapnya kasus korupsi sebagai ketamakan yang tidak terbatas.

Tak cukup dengan kecewa pada oknum pejabat ditjen pajak, pemerintah juga menyesali dari 537 emiten di Bursa Efek Indonesia sampai tangal 31 Oktober 2016 hanya 131 emiten yang ikut program amnesti pajak. Sementara dari 139 perusahaan sekuritas, 60 perusahaan sekuritas yang ikut ambil bagian program amnesti pajak. Sedangkan, dari industri Dana Pensiun, yang ikut hanya enam dari 261 Dana Pensiun.

Selain itu, dari 418 perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, juga terdapat 168 perusahaan manajer investasi dan 141 perantara pedagang efek yang ikut tercatat sebagai Wajib Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dari total sebanyak 727 perusahaan tersebut, baru sekitar 210 perusahaan yang ikut dalam program amnesti pajak.

Masih adanya emiten yang mengabaikan program amnesti pajak patut dipertanyakan. Sebab, sebagai perusahaan terbuka seharusnya menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Jika demikian adanya, boleh jadi karena emiten mengabaikan nasionalisme. Jadi, pantas emiten dinyatakan tidak berhak menyanyi Indonesia Raya karena tidak mau membantu seluruh kesatuan RI untuk menjadi satu kesatuan negara yang adil dan makmur.

Kondisi serupa juga terjadi di kalangan profesional bidang hukum, yakni pengacara, notaris, dan kurator Terungkap, dari 1.976 pengacara yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 110 pengacara yang mengikuti program amnesti pajak. Sedangkan dari 14.686 notaris yang terdaftar hanya 11.314 yang memiliki NPWP. Kemudian dari jumlah tersebut hanya 3.187 notaris yang mengikuti program amnesti pajak. Selain itu, dari 533 kurator yang terdaftar hanya 277 yang mempunyai NPWP. Dari jumlah tersebut hanya 60 kurator yang mengikuti program amnesti pajak.Agak aneh juga jika banyak ahli hukum yang belum mempunyai NPWP dan tidak ikut program amnesti pajak. Padahal, mereka merupakan menyandang profesi yang bermartabat, mengerti hukum, dan seharusnya menjunjung tinggi program pemerintah.

Jika emiten dan pengacara masih enggan ikut amnesti pajak, pemerintah sebaiknya mencari cara strategis lagi. Bisa dengan sedikit agak mengancam sanksi, bisa juga membatasi ruang gerak mereka yang mengabaikan membayar pajak. Sedangkan kepada aparat pajak nakal mesti diberikan sanksi tegas yang memberikan efek jera. Jangan sia-siakan kesempatan dan jangan sampai program amnesti pajak gagal. Di sinilah pentinya menjaga kepercayaan.

 

Komentar Anda