Headline Internasional

A Global Corporate-Tax Deal Takes Shape

Pada pertemuan di London, menteri keuangan negara-negara G7 mengumumkan bahwa mereka telah menyegel kesepakatan “bersejarah” dan “global” untuk mereformasi perpajakan perusahaan multinasional yang dengan demikian mengekang penghindaran pajak. Faktanya, hal tersebut hanyalah awal dari kesepakatan yang dicapai pada 1 Juli, setelah negosiasi penuh yang melibatkan 130 yurisdiksi.

Pejabat menandatangani pernyataan lima halaman dengan dua elemen utama yaitu tarif pajak minimum baru atas keuntungan perusahaan multinasional, dan realokasi hak untuk memungut pajak yang besar, jauh dari tempat mereka mendaftarkan aset mereka dan ke tempat mereka melakukan penjualan. Sebagai imbalan atas hak pajak baru tersebut, pemerintah akan menahan diri dari beberapa tindakan sepihak, terutama pajak pada perusahaan teknologi besar.

Pajak minimum yang diusulkan minimal 15% akan mengurangi insentif perusahaan untuk mempermainkan sistem, dengan mengurangi keuntungan. Realokasi hak perpajakan juga harus mengurangi kekuatan perusahaan untuk bermain dengan basis pajak mereka. Lokasi pelanggan lebih sulit dimanipulasi daripada lokasi aset tidak berwujud seperti merek atau algoritme. Kesepakatan ini disusun untuk memengaruhi lebih banyak perusahaan seiring berjalannya waktu.

Kesepakatan pun dinilai tidak cukup universal. Dari 139 yurisdiksi yang ambil bagian dalam negosiasi online, sembilan memilih keluar, termasuk Irlandia, Hongaria dan Estonia, serta Barbados dan Saint Vincent dan Grenadines. Perlawanan mereka tidak mengejutkan karena semua tempat dengan pajak rendah ini akan kehilangan keunggulan kompetitif serta pendapatan pajak. Setelah mendapatkan kesepakatan akhir, para perunding menyepakati tenggat waktu pada bulan Oktober untuk menyelesaikan rincian penting. Beberapa negara mendorong tarif pajak minimum 15% dan yang lain meminta lebih tinggi.

Pada tahun 2022 pemerintah harus menyusun perjanjian internasional untuk mengalokasikan kembali hak perpajakan, yang akan diterapkan di tahun 2023. Kesepakatan itu juga mempertimbangkan bahwa pajak minimum dapat diundangkan pada tahun 2022 dan diterapkan pada tahun 2023, meskipun negara-negara dapat melakukannya tanpa menunggu perjanjian. Kesepakatan tersebut merupakan langkah maju yang besar.

Sumber: The Economist, 2 Juli 2021

Komentar Anda