Pemerintah Indonesia menyepakati pembatasan pengenaan pajak layanan digital dalam perjanjian dagang timbal balik dengan Amerika Serikat (AS). Melalui kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen tidak menerapkan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS. Komitmen tersebut tertuang dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 mengenai Digital […]
Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, buka suara terkait rencana pengetatan skema restitusi pajak menyusul lonjakan yang terjadi pada 2025. Menurutnya, restitusi merupakan hak wajib pajak yang melekat dalam sistem perpajakan dan lazim diterapkan di berbagai negara. “Restitusi itu hak wajib pajak, konsekuensi dari sistem perpajakan yang berlaku, dan berlaku […]
Realisasi rasio pajak (tax ratio) Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat belum mencapai target pemerintah. Berdasarkan perhitungan KONTAN yang diperoleh dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tax ratio 2025 hanya mencapai 9,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 10,03% PDB. Pengamat Pajak Center […]
…Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai langkah tersebut belum cukup kuat untuk mendongkrak penerimaan dalam jangka pendek. ”Beberapa regulasi yang ada tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan jika dilihat dari angka tambahan penerimaan negara,” ujarnya. Menurut Fajry, selisih antara realisasi penerimaan 2025 dan target pajak 2026 yang mencapai Rp 440,1 […]
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP melakukan perbaikan menyeluruh. Termasuk penguatan di sisi pengawasan dan penindakan. “Semua lini perlu perbaikan. Baik dari sisi administrasi, prosedur maupun sumber daya manusia (SDM). Terkhusus penindakan dan pengawasan. Selain itu, diperlukan adanya solusi yang lebih sistemis. Misalnya, pakta integritas terkait pembuktian […]
Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai terungkapnya kembali praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan material atau substantif. Menurutnya, kasus semacam ini dapat memunculkan keraguan di masyarakat mengenai makna kepatuhan pajak itu sendiri. Penilaian tersebut disampaikan Fajry menyusul […]
Memasuki penghujung 2025, kinerja penerimaan pajak masih tak bergairah dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan berarti. Berdasarkan data yang diperoleh dari Press Release APBN yang digelar KPPN Sidikalang, penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp 1.457,99 triliun, atau turun 3,92% secara year on year (yoy). Realisasi ini baru mencapai 66,59% dari target APBN 2025 […]
Target tax ratio atau rasio pajak pemerintah tahun 2025 sebesar 10,03% diperkirakan sulit tercapai. Hingga kuartal III-2025, realisasi tax ratio Indonesia baru mencapai 8,88% dalam arti sempit, atau 8,58% bila dihitung secara kumulatif periode Januari–September 2025. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kinerja penerimaan pajak masih tertekan akibat melambatnya pertumbuhan […]
Pemerintah berencana menerapkan skema permanen insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi (OP) dan Perseroan Perorangan dengan tarif 0,5%, tanpa batasan waktu. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, sebaiknya aturan PPh final diberikan dengan batasan waktu tertentu saja. Alasannya, dengan pemberian tanpa batas […]
Pengamat Perpajakan CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis), Fajry Akbar, menyarankan, rencana penurunan tarif PPN perlu dikaji mendalam. Dalam kesempatannya ia menyebutkan bahwa penurunan pajak tidak serta-merta dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Ia juga menjelaskan, penyebab utama lemahnya daya beli masyarakat bukan berasal dari kebijakan fiskal. Melainkan, dari tingginya tingkat ketidakpastian […]