KOMPAS.COM | 27 April 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan instrument untuk menampung dana ‘mudik’ apabila kebijakan pengampunan pajak diterapkan. “Sudah disiapkan. Ada SBN (Surat Berharga Negara), deposito satu bulan, obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Bambang ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016). Selain itu, dia bilang, Otoritas […]
KONTAN.CO.ID | 25 April 2016 JAKARTA. Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak Dahnil menduga ada pejabat yang namanya tercatat di Panama Papers ingin menggagalkan kebijakan tax amnesty yang dibuat oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu karena mereka ingin tetap menyimpan uangnya di negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik. “Kalau dia menolak kebijakan […]
REPUBLIKA.CO.ID | 25 April 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah menerapkan pengampunan pajak masih banyak menuai penolakan. Ada banyak pihak yang diduga ingin menjegal RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty), tak terkecuali‎ para pejabat yang namanya tercantum diPanama Papers. Pengamat ekonomi Dahnil Simanjuntak mengatakan para pejabat yang ingin menjegal tax amensty, ada kemungkinan karena mereka lebih senang […]
LIPUTAN6.COM | 25 April 2016 Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengakui harus ada instrumen keuangan yang cukup untuk menerima pembalikan dana (repatriasi) seiring pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Saat ini, RUU Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan DPR. Instrumen tersebut juga harus bisa menahan dana yang masuk ke Indonesia agar tidak keluar lagi. […]
METROTVNEWS.COM | 26 April 2016 Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat ekonomi Dahnil Simanjuntak menyatakan nama-nama yang tercantum di Panama Papers disinyalir menolak dan ingin menggagalkan tax amnesty. Sehingga motif mereka patut dipertanyakan dan diwaspadai karena menunjukkan ada sesuatu yang salah dari pengelolaan pajaknya. Dia pun mempertanyakan motif pejabat “Panama Papers” yang ingin menggagalkan tax amnesty yang kemungkinan ingin tetap menyimpan […]
BISNIS.COM | 25 April 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta memperhatikan persoalan Pemilik Utama yang menerima penghasilan dividen, bunga atau royalti berkaitan dengan munculnya laporan soal Panama Papers awal bulan ini. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan konsep pemilik utama atau dikenal dengan istilah beneficial ownership (BO) digunakan […]
REPUBLIKA.CO.ID | 24 April 2016 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Dalam rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty, nilai tebusan dua hingga enam persen dianggap masih sangat kecil. Sebab dana yang nantinya masuk ke Indonesia juga terbatas. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah sebenarnya masih bisa meningkatkan tebusan untuk tax amnesty di kisaran 5-10 persen. Dengan angka ini, maka pemerintah […]
INILAHCOM | 24 April 2016 INILAHCOM, Jakarta – Indonesia dan negara G20, mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan pada akhir 2018. Aturan keterbukaan informasi, atau automatic exchange of information (AEoI) diberlakukan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengaku pesimis Indonesia bakal mengikuti aturan tersebut. Alasannya, sampai detik ini, regulasi yang mengatur […]
SINDONEWS.COM | 23 April 2016 JAKARTAÂ – Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan, banyak negara yang tidak berhasil menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, Italia dan Afrika Selatan bisa dijadikan contoh negara yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut dan memperoleh hasil yang baik. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menilai, Indonesia sedianya bisa mencontek apa yang […]
VIVA.CO.ID | 22 April 2016 VIVA.co.id – Pemerintah berencana memberikan fasilitas fiskal berupa insentif pajak bagi perusahaan rintisan atau startup. Kementerian Keuangan dalam hal ini mengaku tengah menggodok rencana tersebut bersama dengan pemangku kepentingan lain. Lantas, fasilitas fiskal seperti apa yang cocok bagi perusahaan startupyang saat ini tengah menjamur di dalam negeri? Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]