Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pasalnya, hingga akhir September 2026, penerimaan pajak baru mencapai 68,2% dari target tahunan, sehingga masih dibutuhkan sekitar Rp 750,1 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp […]
Pemerintah sedang mengkaji kenaikan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sebuah kebijakan yang diyakini berdampak negatif dalam jangka pendek tetapi memiliki efek positif di kemudian hari, baik bagi fiskal maupun perekonomian secara umum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan penyesuaian batas PTKP tinggal menunggu persetujuan menteri keuangan. Airlangga belum mengungkapkan besaran pasti […]
Menteri Keuangan (Menkeu) memikik wewenang baru untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus atas restitusi pajak dalam UU APBN 2027. Kalangan ekonom khawatir wewenang tersebut menjadi instrumen ‘utang terselubung’ pemerintah yang menguras likuiditas dunia usaha hingga mengancam rantai pasok global. Sebagaimana diketahui, wewenang audit khusus atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu tertuang dalam Pasal 37 RUU […]
Pemerintah kembali mengandalkan berbagai insentif pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi sepanjang 2026. Di tengah kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan negara, kebijakan tersebut dinilai perlu dilakukan secara lebih selektif agar tidak menekan ruang fiskal. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, pemberian insentif pajak merupakan hal yang lumrah […]
Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada […]
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) diproyeksikan belum mampu mencapai target hingga akhir 2026. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan shortfall penerimaan PPN DN dapat mencapai Rp8 triliun hingga Rp15 triliun, meski pertumbuhan penerimaan hingga Agustus masih tercatat tinggi. Fajry mengatakan, proyeksi tersebut mempertimbangkan perkembangan penerimaan PPN DN […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai pemerintah seharusnya tidak menjadikan kondisi keuangan negara sebagai alasan untuk menunda pemenuhan restitusi pajak. Restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar mengatakan persoalan restitusi bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya ruang fiskal untuk membayarkannya. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk […]
Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menitipkan sejumlah pekerjaan rumah kepada Suahasil Nazara. Menurut dia, kepemimpinan Suahasil berpotensi membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan era Purbaya, mengingat latar belakang akademis Suahasil yang kuat. “Jelas akan ada perbedaan antara beliau dan Purbaya. Dengan […]
Suahasil Nazara resmi menduduki kursi Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026). Setelah resmi menjadi bendahara negara, Suahasil langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, terutama di sektor perpajakan dan tata kelola Kementerian Keuangan. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai kepemimpinan Suahasil berpeluang membawa pendekatan […]
Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih menjadi persoalan di pasar rokok nasional. Produk tersebut dapat dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal, karena tidak menanggung beban cukai dan pungutan lain yang melekat pada produk hasil tembakau legal. Harga yang lebih rendah membuat rokok ilegal memiliki ruang untuk bersaing di pasar. Di sisi lain, […]