Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak (WP) mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Namun, otoritas pajak mengaku sistem informasi dan komunikasi (IT) PPS WP belum rampung. Padahal, waktu persiapan menuju PPS WP kurang dari satu bulan lagi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat […]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi aturan turunan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasan di badan legislatif pun dilakukan dengan cepat karena semua pihak telah bersinergi dan memiliki tujuan yang sama. “Kami sebetulnya mengikuti metode omnibus law Cipta Kerja,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas […]
Pengusaha mengingatkan pemerintah mengenai kenaikan cukai di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) rawan penyelundupan dan cukai palsu. Di sisi lain, kenaikan cukai berdampak pada penerimaan. “Mengenai bea dan cukai HPP itu baik sekali. Pesan saya saja, cukai ini dinaikkan rawan penyelundupan dan banyak cukai palsu. Jadi satu sisi kenaikan pajak di sisi lain dipakai […]
Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak. Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, integrasi data NIK dan NPWP ini akan memudahkan pegawai […]
Pemerintah akan mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, integrasi data NIK dengan NPWP ini akan membuat pengeluaran orang-orang kaya akan makin mudah diketahui kantor pajak. “Banyak harta kekayaan para bos-bos besar yang dibeli atas nama supirnya atau pembantu. Nah, […]
Pemerintah akan menambah barang kena cukai (BKC) agar penerimaan cukai tidak hanya bertumpu pada cukai rokok. Upaya ekstensifikasi BKC ini semakin mudah diimplementasikan karena adanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Aris Sudaminto mengatakan, melalui UU […]
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memiliki dua proyeksi terkait penerimaan pajak tahun ini, pertama akan mencapai 98,55% atau setara Rp 1.211,76 triliun dari pagu penerimaan pajak yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp 1.229,59 triliun. Kemudian penerimaan pajak juga berpotensi mencapai 103,33% apabila DJP mempertahankan kinerja penerimaan secara month to month (mtm) […]
Pada 2023 nanti, defisit APBN sudah tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB sehingga ini menjadi tantangan besar. Namun di saat yang sama, ini juga menjadi peluang untuk menyelenggarakan reformasi perpajakan secara besar-besaran. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menerangkan, selama ini revisi UU Perpajakan masih mandek di tingkat legislasi. Sebagai solusi dan realisasi, […]
Penyusunan UU HPP sejak awal merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan. Mampukah kebijakan pajak dan cukai dalam UU HPP mencapai tujuannya untuk mewujudkan keadilan, meningkatkan daya saing, mengurangi distorsi terhadap perekonomian, dan mewujudkan keadilan? Mari temukan jawabannya dalam diskusi publik bertajuk “WAJAH BARU PERPAJAKAN INDONESIA PASCA-UU HPP”, yang akan diselenggarakan pada: hari, […]
NEW YORK, Partai Demokrat sedang menyiapkan kesepakatan untuk mencabut batas state and local tax (SALT) deduction, yaitu batas jumlah pajak negara bagian dan lokal yang dapat dipotong oleh pembayar pajak. Langkah ini dapat memotong pajak yang signifikan bagi orang kaya di Amerika. Beberapa kaum liberal dengan cepat menolak keras kesepakatan yang akan mencabut batas $ […]