CITAX

ANTARANEWS.COM | 29 Juni 2016 Jakarta (ANTARA News) – Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan menyosialisasikan manfaat kebijakan Pengampunan Pajak yang baru saja disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (28/6). Direktur Tresuri & Internasional BNI Panji Irawan melalui keterangan tertulis yang diterima Antara dari Singapura, […]

OKEZONE.COM | 29 Juni 2016 SINGAPURA – Seiring dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mensosialisasikan kebijakan baru tersebut kepada para nasabah setianya dan para debitur langsung di pusat transaksi bisnis dunia, […]

REPUBLIKA.CO.ID | 30 Juni 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kalangan pengamat menyambut baik disetujuinya RUU Pengampunan Pajak oleh DPR. Pengampunan pajak diyakini akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, program pengampunan pajak dalam jangka pendek akan menambah penerimaan negara. Penerimaan itu didapat dari uang tebusan yang dibayar wajib pajak […]

RMOL.CO | 30 Juni 2016 RMOL. Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. “Setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945. Dan, landasan hukumnya adalah […]

BBC.COM | 30 Juni 2016 Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan pajak tak lagi terjadi di masa mendatang. Selama ini, menurut Direktur Eksekutif Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (CITA), Yustinus Prastowo, pemerintah tidak efektif dalam penegakan hukum karena kendala regulasi, administrasi, […]

KONTAN.CO.ID | 28 Juni 2016 JAKARTA. Bulan puasa diyakini umat Islam sebagai bulan penuh ampunan. Nah, mulai Juli 2016, pemerintah juga menawarkan bulan pengampunan pajak bernama program tax amnesty. Setelah melalui proses panjang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya tuntas membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak. Jika tak ada aral, hari ini (28/6), DPR […]

INDOPOS.CO.ID | 28 Juni 2016 indopos.co.id – Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat ditengarai tak mendukung pengesahan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Kedua partai  ini dianggap tak setuju dengan beberapa masalah dalam rancangan UU tersebut. Fraksi Demokrat dan PKS DPR RI menginginkan agar pembayaran uang tebusan hanya untuk menghapus sanksi denda administrasi dan pidana perpajakannya […]

VIVA.CO.ID | 28 Juni 2016 VIVA.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar pengenaan tarif tebusan kebijakan pengampunan pajak hanya diperuntukkan untuk menghapus sanksi atau denda administrasi dan pidana perpajakan. Sementara utang pokok Wajib Pajak (WP) tetap harus dibayar oleh WP yang mengajukan tax amnestytersebut. Hal itu merupakan salah satu alasan kuat PKS tetap berpegang teguh […]

TRIBUNNEWS.COM | 28 Juni 2016 POS KUPANG.COM, JAKARTA – Usulan Tax Amnesty tanpa penghapusan utang pokok pajak dinilai bakal sulit diterapkan. Tanpa penghapusan utang pokok pajak, minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty diyakini akan rendah. “Usulan itu jelas tidak mungkin dijalankan,” kata Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]