CITAX

INILAH.COM | 10 April 2016 INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah bilang, dana warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun. Angka ini dianggap tak masuk akal. Pengamat pajak Yustinus Prastowo justru mempertanyakan darimana angka tersebut. Bila Menkeu Bambang yakin dana sebesar itu, artinya potensi repatriasi cukup signifikan. […]

SINDONEWS.COM | 9 April 2016 JAKARTA – Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terlalu bombastis dengan mengumbar dana orang Indonesia di luar negeri mencapai Rp11.400 triliun. Menkeu berlebihan karena jika pemerintah mengetahui hal tersebut tapi kenyataanya belum bisa menggenjot penerimaan pajak sejak dulu. “Menteri Keuangan terlalu bombastis bilang ada dana Rp11.000 triliun. Itu […]

BERITAMETRO.CO.ID | 11 April 2016 JAKARTA (BM) – Pemerintah segera menyesuaikan target penerimaan pajak. Karena hingga kini target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Padahal pajak yang ditargetkan dipatok sebesar Rp 1.360 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Penyesuaian Rancangan APBN Perubahan saat ini tinggal menunggu waktu.  Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]

SINDONEWS.COM | 9 April 2016 JAKARTA – Realisasi penerimaan pajak pada kuartal I/2016 tercatat masih rendah di angka 14%. Atas hal tersebut, target pajak sebesar Rp1.360 triliun dinilai perlu direvisi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, revisi target penerimaan pajak tidak bisa dihindari. “Sampai akhir […]

SUARAMERDEKA.COM | 11 April 2016 JAKARTA – Pemerintah dipastikan akan segera menyesuaikan penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.360 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Adapun revisi target penerimaan pajak dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2016 tinggal menunggu waktu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, penyesuaian target […]

METROTVNEWS.COM | 10 April 2016 Metrotvnews.com, Jakarta: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara. Namun, langkah tersebut jadi opsi terakhir pemerintah mendorong penerimaan daripada tidak sama sekali. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengungkapkan, keterbatasan instrumen yang dimiliki dalam sistem perpajakan Indonesia […]

RMOL.CO | 09 April 2016 RMOL. Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro membunuh diri sendiri. Pernyataannya yang bilang potensi dana dapat ditarik dari luar negeri sebesar Rp 11.400 triliun dari tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak terlalu berlebihan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, yang paling krusial dari kebijakan pengampunan pajak adalah pengawasan […]

OKEZONE.COM | 11 April 2016 JAKARTA – Berdasarkan data yang dibocorkan dalam Panama Papers, terdapat nama-nama sejumlah pengusaha dan pejabat tinggi negara yang diduga melakukan pengemplangan pajak. Bahkan, nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pun turut tercantum dalam dokumen ini. Memang, selama ini banyak warga negara Indonesia yang menyembunyikan hartanya di luar negeri. […]

OKEZONE.COM | 11 April 2016 JAKARTA – Para pengusaha di Indonesia saat ini masih enggan untuk membayar pajak badan, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ini terdapat 2.000 perusahaan yang tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun dengan potensi kerugian rata-rata sebesar […]

KOMPAS.COM | 10 April 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengusulkan pemerintah membuat skema kebijakan “tax haven” atau bebas pajak untuk membantu memulihkan kondisi moneter dalam negeri. Ia menuturkan, saat krisis moneter melanda Asia, Malaysia pernah membuat kebijakan tax haven untuk menghimpun dana-dana yang berasal dari Arab Saudi. Malaysia, kata Yustinus, […]