CITAX

SINDONEWS.COM | 13 Oktober 2015 JAKARTA – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo meragukan pemerintah memiliki data dan infrastruktur yang akurat untuk mendukung terealisasinya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak. Jika data dan infrastrukturnya sudah ada, sebaiknya pemerintah bisa membuktikan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika data belum akurat maka akan berimbas pada efek buruk penerimaan negara yang tidak optimal […]

KONTAN.CO.ID | 12 Oktober 2015 JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampuan Pajak masih belum final. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum ada kata sepakat terkait beberapa hal. Salah satu poin yang krusial adalah mengenai cakupan pengampunan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap ingin amnesti seputar pelanggaran di bidang perpajakan. Namun, ada kabar DPR menginginkan klausul […]

LIPUTAN6.COM | 12 Oktober 2015 Liputan6.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-undang/RUU Pengampunan Nasional oleh Badan Legislasi Nasional (Balegnas) DPR RI tengah menjadi sorotan publik karena indikasinya mengarah pada pengampunan sanksi pidana tertentu bagi pelaku pidana non pajak demi menarik dananya dari luar ke dalam negeri. Penggunaan istilah pengampunan pajak (tax amnesty) pun diganti dengan pengampunan […]

CNNINDONESIA.COM | 12 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dapat melemahkan gerakan anti-korupsi dan mematahkan semangat wajib pajak (WP) yang sudah patuh. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi impunitas bagi pelaku pidana non pajak dan berpotensi menimbulkan persoalan […]

CNNINDONESIA.COM | 12 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dinilai tak akan efektif jika disahkan menjadi UU, apabila pemerintah tidak memiliki data perpajakan dan keuangan yang akurat atas para pesakitan yang menjadi target pengampunan. Oleh karena itu, keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Nasional patut […]

SINDONEWS.COM | 12 Oktober 2015 JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, RUU Pengampunan Nasional bisa membebaskan para koruptor. Jika menggunakan istilah pengampunan nasional, maka bukan hanya pengemplang pajak saja yang bisa diampuni. “Itu artinya bisa meluas. Bahkan bisa saja yang bukan pengemplang pajak dapat amnesty. RUU ini menggunakan […]

CNNINDONESIA.COM | 12 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan penerapan tarif dengan besaran yang berbeda bagi pesakitan yang ingin mendapatkan amnesti dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional. Bagi pesakitan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP), diusulkan kena tarif yang lebih tinggi dibandingkan WP […]

TEMPO.CO | 12 Oktober 2015 TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat pajak Yustinus Prastowo memandang Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional terlalu melebar bila tujuan utamanya ingin meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak. Menurut dia, draft RUU itu malah berpotensi membuat kebal para pelaku tindak kejahatan keuangan di luar kasus perpajakan. “Ini seperti imunitas terselubung,” kata pengamat perpajakan dari […]

KATADATA.CO.ID | 12 Oktober 2015   KATADATA – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dianggap terlalu terburu-buru. Draf aturan ini pun terkesan kurang matang, sehingga pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) akan kurang optimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan dalam aturan ini tidak terdapat skema repatriasi yang […]

REPLUBIKA.CO.ID | 12 Oktober 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai skema pengampunan pajak dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Nasional belum matang. Masih banyak yang harus diperbaiki agar tidak menimbulkan kerancuan dan berpotensi merugikan negara. Yustinus mengkritisi masalah pengampunan yang diberikan kepada orang pribadi dan badan […]