TEMPO.CO | 12 Oktober 2015 TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat pajak Yustinus Prastowo memandang Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional terlalu melebar bila tujuan utamanya ingin meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak. Menurut dia, draft RUU itu malah berpotensi membuat kebal para pelaku tindak kejahatan keuangan di luar kasus perpajakan. “Ini seperti imunitas terselubung,” kata pengamat perpajakan dari […]
CITAX
Belum Matang, Pembahasan RUU Tax Amnesty Minta Ditunda
KATADATA.CO.ID | 12 Oktober 2015 KATADATA – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dianggap terlalu terburu-buru. Draf aturan ini pun terkesan kurang matang, sehingga pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) akan kurang optimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan dalam aturan ini tidak terdapat skema repatriasi yang […]
Skema Pengampunan Pajak Berpotensi Rugikan Negara
REPLUBIKA.CO.ID | 12 Oktober 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai skema pengampunan pajak dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Nasional belum matang. Masih banyak yang harus diperbaiki agar tidak menimbulkan kerancuan dan berpotensi merugikan negara. Yustinus mengkritisi masalah pengampunan yang diberikan kepada orang pribadi dan badan […]
Terlalu Banyak Masukan, PPnBM Properti Malah Terkatung-katung
OKEZONE.COM | 08 OKTOBER 2015 JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menerima cukup masukan terkait kebijakan yang akan dikeluarkan. Akan tetapi, masukan tersebut justru membuat banyak wacana kebijakan menjadi terlantarkan. Direktur Eksekutif for Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan sejak awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai rancangan perekonomian […]
Kuartal III, Realisasi Pajak Hanya 53 Persen dari Target Rp 1.294 Triliun
BERITASATU.COM | 08 OKTOBER 2015 Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis data penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan minyak dan gas (PPh migas) hingga 30 September atau kuartal III-2015 yang mencapai Rp 686,27 triliun atau 53,02 persen dari target 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun. Dari data yang dipublikasikan, Kamis (8/10), secara year on year (yoy) […]
Ekonomi Lesu, Pemerintah Korbankan Penerimaan Pajak
OKEZONE.COM | 08 OKTOBER 2015 JAKARTA – Perekonomian Indonesia saat ini memang sedang dalam kondisi lesu. Hal ini membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus rela mengorbankan turunnyapenerimaan pajak yang ditargetkan cukup besar.Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa pada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah direncanakan untuk melakukan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan. Akan tetapi, melihat […]
Perang Tarif Pajak Lawan Singapura, RI Takkan Menang
METROTVNEWS.COM | 08 OKTOBER 2015 Metrotvnews.com, Jakarta: Perang tarif pajak jadi perbincangan sebagai salah satu strategi untuk menarik kembali dana-dana milik masyarakat Indonesia yang diparkir di luar negeri. Indonesia sendiri sudah sering menerapkan penurunan tarif pajak mulai dari 1994, 2000, 2008 dan rencananya pemerintah akan menurunkannya kembali. Namun, Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menilai penerapan […]
Pengecekan Pajak melalui Perbankan Sulit Dilakukan
SINDONEWS.COM | 9 Oktober 2015 JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengemukakan, saat ini sulit bagi pemerintah melakukan pengecekan kepatuhan wajib pajak (WP) melalui kebijakan keterbukaan perbankan. “Ada yang perlu diluruskan sekaligus dipikirkan lebih luas soal keterbukaan itu. Yang dimaksud data perbankan itu saya bisa mengetahui rekening orang kan. Itu mereka sudah punya kewenangan, tetapi […]
Pengurangan PPh Badan bisa memicu perang tarif
KONTAN.CO.ID | 07 OKTOBER 2015 JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 18%, menuai pro dan kontra. Di satu sisi kebijakan ini dinilai bisa membantu pengusaha menghadapi perlambatan ekonomi, di sisi lain rencana ini dianggap akan memicu perang tarif pajak pajak di negara kawasan. Penurunan tarif PPh badan sebelumnya diusulkan […]
Instrumen Pajak Properti Perlu Dikaji Ulang
BISNIS.COM | 06 OKTOBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi terkait plafon harga properti yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pada pertengahan September lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013 terkait jenis barang kena […]