TEMPO.CO | 19 Oktober 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys Yustinus Prastowo mengatakan momentum penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) sudah lewat. Dia pun menilai keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya dianggap cukup tepat. “Ada pertimbangan dari BI, salah satunya insentif. Saat rupiah menguat, insentif yang bisa diberikan adalah […]
CITAX
Pajak Revaluasi Agar Dicicil
KOMPAS.COM | 19 Oktober 2015 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan agar pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) revaluasi bisa dicicil. Ini akan lebih menarik minat wajib pajak. “Pembayaran Pajak Penghasilan revaluasi aset akan memberatkan cash flow perusahaan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Jadi, sebaiknya pembayarannya bisa dicicil,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation […]
Pengampunan Pajak Belum Siap, Kontroversi Menguat
KONTAN.CO.ID | 19 Oktober 2015 JAKARTA. Pembahasan RUU Pengampunan Nasional memantik kontroversi. Meski telah diubah menjadi pengampunan pajak, calon beleid ini dinilai belum bisa diterapkan di Indonesia. Belum lagi ada kabar, RUU ini menjadi barter dengan revisi UU KPK dengan parlemen. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional nampaknya masih akan berlanjut. Badan Legislatif (Baleg) tetap […]
Pengampunan pajak belum siap, kontroversi menguat
KONTAN.CO.ID | 19 OKTOBER 2015 JAKARTA. Pembahasan RUU Pengampunan Nasional memantik kontroversi. Meski telah diubah menjadi pengampunan pajak, calon beleid ini dinilai belum bisa diterapkan di Indonesia. Belum lagi ada kabar, RUU ini menjadi barter dengan revisi UU KPK dengan parlemen. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional nampaknya masih akan berlanjut. Badan Legislatif (Baleg) tetap […]
Rencana Pemberian Pengampunan Pajak Dinilai Tidak Adil
REPLUBIKA.CO.ID | 17 Oktober 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan memberikan pengampunan bagi wajib pajak badan/perusahaan termasuk perusahaan pertambangan. Melihat praktik kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, hal imi dinilai sangat tidak adil jika mereka diberikan pengampunan. “Wacana untuk memberikan pengampunan pajak dan kejahatan keuangan lainnya […]
Menteri Keuangan : Tax Amnesty Hanya Untuk Pidana Fiskal Dan Pajak
KATADATA.CO.ID | 16 Oktober 2015 KATADATA – Pemerintah berbeda pandangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengampunan pajak secara nasional hanya diperuntukkan bagi para pelaku pidana fiskal dan pengemplang pajak di masa lalu. “Yang akan diberi fasilitas (tax amnesty) mengarah pada pidana fiskal dan pajak,” kata […]
DITJEN Pajak Harus Lakukan Ini Untuk Capai Target
OKEZONE.COM | 14 Oktober 2015 JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dinilai sudah saatnya menerapkan suatu sistem layaknya Sistem Informasi Debitur (SID) yang sudah lebih dulu diterapkan oleh bank-bank. Adapun sistem tersebut nantinya akan berguna dalam menggali penerimaan negara lewat para Wajib Pajak (WP). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
Lack Of data, Infrastructure Cast Doubts On Tax Amnesty Bill
JAKARTAGLOBE | 13 Oktober 2015 Jakarta. Indonesia lacks suitable tax databases and infrastructure needed to implement a tax amnesty police, undermining plans to repatriate funds from abroad and expand the country’s tax base, a leading tax expert has warned. The comments comes as the government and House of Representatives discuss a bill to pardon criminals — […]
SATGAS Pengampunan Nasional Akan Berdiri
KONTAN.CO.ID | 13 Oktober 2015 JAKARTA. Dalam kebijakan pengampunan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) pengampunan nasional. Satgas inilah yang akan memproses dan mengeluarkan kebijakan pengampunan kepada warga negara yang ikut program pengampunan pajak dan pengampunan lainnya. Satgas Pengampunan Nasional ini termaktub dalam pasal 13 hingga 16 dalam Rancangan […]
Revaluasi Aset : Tarif Gradasi 3% Hingga 8%
BISNIS.COM | 13 Oktober 2015 Bisnis.com, JAKARTA– Skema tarif pajak penghasilan (PPh) final pada selisih atas revaluasi aktiva tetap dipastikan gradasi dari 3% hingga 8% sama dengan usulan tarif tebusan dalam tax amnesty. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, diskon tarif pajak tersebut juga diperpanjang dari rencana awal akhir tahun ini menjadi akhir 2016. Tarif […]