Ditjen Pajak berpeluang mengusut dugaan pidana perpajakan dalam kasus transfer dana Rp18,8 triliun milik nasabah asal Indonesia yang dialihkan dari Inggris ke Singapura melalui bank Standard Chartered. tirto.id – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusut tuntas kasus transfer duit 1,4 miliar dolar AS, atau setara Rp18,8 triliun, dari […]
CITAX
Tiga Lembaga Ini Telisik Transfer Dana Ilegal Rp 18,9 Triliun
TEMPO.CO, Jakarta –Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menyelidiki kasus transfer dana antar-negara secara ilegal senilai US$ 1,4 miliar (Rp 18,9 triliun), yang diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui bank di luar negeri. Kepada Tempo, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, membenarkan adanya warga Indonesia yang melakukan […]
KASUS STANCHART: Ada Dua Kemungkinan Soal Keterkaitan Militer
Bisnis.com, JAKARTA—Peristiwa pemindahan aset klien Standard Chartered Plc. dari Guernsey ke Singapura dinilai membuka dua kemungkinan aktivitas individu yang terkait militer, dalam menaruh uangnya di luar negeri. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kemungkinan pertama adalah aset tersebut milik pejabat militer pada zaman dahulu, ketika dwi fungsi ABRI masih memungkinkan mereka mengakses dunia bisnis. […]
Aliran Dana Rp 18,9 Triliun Dapat Ditelusuri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dinilai dapat menelusuri aliran dana senilai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,9 triliun milik nasabah Indonesia melalui Standard Chartered Inggris. Koordinasi para pemangku kepentingan menjadi kunci. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menjelaskan, pemindahan dana dari Guernsey ke Singapura oleh nasabah Indonesia dilakukan pada saat Eropa […]
Pemerintah Harus Hati-Hati Atur Pajak E-Commerce
BISNIS, – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce) agar tidak berpengaruh negatif baik bagi industri e-commerce itu sendiri maupun para pelakunya. “Mengingat e commerce adalah sektor yang baru tumbuh, maka akan lebih baik Pemerintah lebih hati-hati agar kebijakan yang diambil tidak […]
Sebaiknya Tidak Ambisius
RMOL. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berharap kebijakan ingin memunggut pajak e-commerce tidak ambisius untuk mengejar potensi pajak jangka pendek. “Kebijakan harus dipastikan meperhatikan kepastian dan ruang pertumbuhan bisnis yang baik agar kelak bisa memetik hasil yang semakin besar,” ujar Yustinus Prastowo kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan. Dia mengatakan, e-commerce merupakan salah satu komponen vital […]
Soal Pajak e-Commerce, Ini 10 Catatan CITA untuk Pemerintah
JAKARTA – Menjelang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pajak e-Commerce, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memberikan 10 poin catatan penting kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, mengungkapkan 10 poin tersebut mengarah kepada keadilan perpajakan bagi pelaku pajak e-Commerce. Pertama, prinsip perpajakan jelas bersandar pada asas kepastian […]
Pemerintah Perlu Hati-hati Kenai Pajak e-Commerce
Pemerintah segera mengatur pajak untuk perusahaan rintisan (startup) dan e-commerce. Aturan tersebut rencananya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbit pekan depan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, langkah pemerintah tersebut layak diapresiasi. Aturan tersebut diharapkan mampu menangkap dinamika bisnis yang sangat cepat, padat modal, dan sensitif terhadap […]
Peserta amnesti pajak belum akan diburu DJP
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak tak perlu takut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Meski menjadi payung hukum bagi petugas pajak untuk memungut pajak atas harta tersembunyi […]
Pemerintah Disarankan Tunjuk Importir, Bantu UKM Impor Borongan
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah perlu menunjuk beberapa importir untuk melakukan impor borongan. Tujuannya, membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk para pebisnis online memasok barang kebutuhan bisnisnya. Kebijakan ini dinilai Prastowo bisa menjadi solusi sementara menyusul langkah pemerintah melarang impor borongan. Pemerintah mengambil langkah tersebut lantaran impor borongan dinilai rawan penyelewengan. […]