JAKARTA. Komisi XI DPR telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) kemarin malam. Rencananya, pengesahan tersebut akan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Kamis (27/7) mendatang. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, disetujuinya […]
CITAX
CITA: Buka ruang bagi yang tidak setuju RUU KUP
JAKARTA. Usai menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pemerintah menunggu keputusan Komisi XI DPR RI untuk mengesahkan perppu tersebut menjadi UU yang sifatnya permanen. Bila sesuai rencana, Senin (24/7), Komisi XI DPR akan menyampaikan pandangan fraksi soal perppu ini. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, […]
3,6 Juta Orang Bebas Pph, Negara Kehilangan Rp 20 T
RMOL. Upaya pemerintah memperbaiki daya beli masyarakat dengan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan pada 2016, memberikan dampak negatif. Penerimaan pajak diklaim berkurang Rp 20 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini sedang mengevaluasi kebijakan menaikkan batas PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan, dari […]
Kata Menko Darmin Soal Wacana Perubahan Gaji Bebas Pajak
Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diwacanakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang perlu dilakukan pemerintah. Ini karena besaran PTKP harus mengikuti perkembangan zaman dan besaran upah minimum. Darmin mengungkapkan, kebijakan PTKP pada dasarnya memberikan kelonggaran bagi masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). Keberadaan PTKP akan menjamin […]
CITA Dukung Kajian Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
Metrotvnews.com, Jakarta: Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengkaji besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai komponen yang diperhitungkan dalam menghitung tax ratio. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan pemikiran Sri Mulyani dapat dimaklumi dan diterima secara rasional sebagai tantangan untuk membedah komponen tax ratio agar lebih apple […]
Pemerintah Kaji Rencana Revisi Ambang Batas PTKP
Jakarta – Pemerintah berencana merevisi kebijakan penetapan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) meskipun langkah tersebut dikhawatirkan menggerus daya beli masyarakat. Karenanya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian yang teliti mengenai definisi rasio pajak terkait rencana revisi ambang batas PTKP. “Jadi saya sudah minta kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penelitian mengenai komponen apa […]
PTKP Diubah, Penerimaan Negara Tak Tambah Signifikan
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mengubah batasan Pendapatan Tidak Kena Pajak yang saat ini berada di angka Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Rencananya, PTKP akan diubah sesuai dengan Batas Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional. Pemerintah pun tak memungkiri, rencana perubahan batas PTKP yang saat ini dipukul rata […]
Aturan Gaji Bebas Pajak di RI Sudah Ketinggalan Zaman
Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mendukung rencana pemerintah mengubah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tunggal atau nasional menjadi berbasis wilayah atau zonasi. Alasannya formula PTKP di RI saat ini sudah ketinggalan zaman dibanding negara lain. “Jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP Indonesia jauh […]
Jokowi Dianggap Keliru Naikkan Batas Gaji Bebas Pajak
Jakarta – Tahun lalu, secara mengejutkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan atau setara Rp 54 juta per tahun. Di mana, bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah bebas dari PPh pasal 21. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai langkah pemerintah […]
Penyesuaian PTKP Berdasarkan Upah Minimum Menuai Pro Kontra
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk dengan mengubah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Salah satu opsi yang mencuat yaitu menyesuaikan besaran PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Politisi dan pengamat pajak menanggapi beragam ide tersebut. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno […]