Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mendukung rencana pemerintah mengubah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tunggal atau nasional menjadi berbasis wilayah atau zonasi. Alasannya formula PTKP di RI saat ini sudah ketinggalan zaman dibanding negara lain. “Jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP Indonesia jauh […]
CITAX
Jokowi Dianggap Keliru Naikkan Batas Gaji Bebas Pajak
Jakarta – Tahun lalu, secara mengejutkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan atau setara Rp 54 juta per tahun. Di mana, bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah bebas dari PPh pasal 21. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai langkah pemerintah […]
Penyesuaian PTKP Berdasarkan Upah Minimum Menuai Pro Kontra
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk dengan mengubah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Salah satu opsi yang mencuat yaitu menyesuaikan besaran PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Politisi dan pengamat pajak menanggapi beragam ide tersebut. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno […]
Kenaikan PTKP Selama Ini Tidak Tepat Sasaran
VIVA.co.id – Center for Indonesian Taxation Analysis menilai, keputusan pemerintah saat menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun tidak tepat sasaran. Ada alasan tersendiri, kenaikan batas PTKP tidak sesuai dengan yang diharapkan. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo memandang, selama ini kenaikan PTKP bertujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan […]
Pajak kaji pembebasan pajak basis UMP
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji penerapan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) tiap daerah. Ada baiknya Ditjen Pajak memikirkan masak-masak manfaat dan mudaratnya, terutama bagi daya beli masyarakat. Jika diterapkan, ketentuan ini memang bisa langsung menaikkan setoran pajak. Namun, beleid ini akan membebani masyarakat karena harus membayar […]
PTKP berdasarkan region dinilai tepat
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa ingin mengkaji penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, Pemerintah menetapkan kenaikan PTKP menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta […]
Meski dipotong, target pajak masih berat
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Tambahan itu dilakukan Sri Mulyani setelah pemerintah melalui panitia kerja (Panja) A melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menyepakati penurunan target pajak nonmigas Rp 50 triliun, yang […]
Pedoman Pajak Sektoral Berpotensi Dongkrak Penerimaan
Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat Perpajakan dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pedoman pungutan pajak secara sektoral dapat menjadi jurus ampuh bagi pemerintah dalam mendongkrak penerimaan pajak hingga akhir tahun nanti. Pedoman pungutan pajak itu berupa dasar pemetaan, pengawasan, hingga pemeriksaan terhadap wajib pajak, baik orang pribadi (OP) maupun badan. Menurut dia, setiap […]
Pengamat: Penertiban Impor Berisiko Tinggi Sudah Baik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, dinilai harus terus dikedepankan pemerintah. Perbaikan di berbagai sektor mesti diupayakan. Salah satunya dengan menertibkan praktik impor berisiko tinggi. Bea Cukai, melalui program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, terus mendukung upaya penertiban impor berisiko tinggi. Menanggapi program tersebut, pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo menyampaikan beberapa pendapatnya. Menurut […]
Tepat, Langkah Bea Cukai Tangani Impor Berisiko
INILAHCOM, Jakarta – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan apa yang sedang dikerjakan Bea Cukai lewat program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai sudah sangat baik dengan perencanaan yang komprehensif dan visi serta misi yang jelas. Program ini dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa Bea Cukai bukan sekadar lembaga pemerintah pengumpul penerimaan negara, tetapi menjadi fasilitator dan protektor […]