CITAX H1

Rokok elektrik potensial dikenakan cukai

Jakarta (ANTARA News) – Rokok elektrik seperti vape yang saat ini mulai marak digunakan di Indonesia dinilai potensial untuk dikenakan cukai, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Indonesia TaxationAnalysis (CITA), Yustinus Prastowo. “Menurut saya basic dari cukai adalah pajak atas kenikmatan yang mempunyai dampak negatif. Jadi, ya harus dikenakan cukai,” kata dia, saat dihubungi di […]

CITAX H2

Budaya Patuh Pajak Butuh Dukungan Penegak Hukum

Jakarta – Penindakan terhadap importir tidak taat pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) patut diapresiasi. Sebab, selama ini, importir pengemplang pajak sulit tersentuh hukum. “Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran DJBC Kemenkeu yang sangat gigih dan konsisten melakukan penegakan hukum, terutama terhadap para importir nakal dan tidak patuh yang merugikan […]

CITAX H2

Penindakan Importir Nakal Diapresiasi

JAKARTA- Penindakan terhadap importir nakal yang tidak taat pajak oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) patut diapresiasi. Demikian dikemukakan oleh Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Sebelumnya, DJBC kembali memblokir 65 importir yang terindikasi tidak patuh pajak, antara lain tidak menyampaikan SPTTahunan PPh Badan. “Kami mengapresiasi jajaran DJBC […]

CITAX H1

IMPORTIR NAKAL: CITA Dorong Percepatan Revisi UU Perpajakan dan Cukai

Bisnis.com, JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengimbau agar DPR untuk mempercepat revisi UU Perpajakan, dan UU Cukai. Percepatan tersebut diharapkan menjadi proses reformasi perpajakan dan kepabeanan tepat waktu dan sasaran, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Dalam keterangan resminya, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA, mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan melalui jajaran […]

CITAX H2

Importir Tak Patuh Pajak Layak Ditindak

DIREKTUR Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengapresiasi penindakan importir tidak patuh pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pemblokiran dilakukan DJBC terhadap 65 importir yang terindikasi tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. “Praktik importir tidak patuh pajak ini sudah berlangsung lama dan selama ini untouchable . Kami mendorong institusi […]

CITAX H2

Strategi Naming and Shaming untuk Hadapi Importir tidak Taat Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai penindakan terhadap importir tidak taat pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), patut diapresiasi. Sebelumnya, DJBC kembali melakukan tindakan pemblokiran terhadap 65 importir yang terindikasi tidak patuh pajak, antara lain tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh […]

CITAX H2

Ditjen Bea Cukai Blokir 65 Importir Tak Patuh Pajak

Kementerian Keuangan melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali melakukan tindakan pemblokiran terhadap 65 importir yang terindikasi tidak patuh pajak, antara lain tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah DJBC tersebut yang dinilai gigih dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum, terutama […]

CITAX H1

CITA Apresiasi Penindakan Importir Tidak Patuh Pajak

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali melakukan tindakan pemblokiran terhadap 65 importir yang terindikasi tidak patuh pajak, antara lain tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Dalam hal ini, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memberikan apresiasi atas langkah tersebut. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan […]

CITAX H1

Ken: Kedudukan Perppu AEoI Dibahas Pekan Depan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai akses data perbankan, hanya untuk kepentingan perpajakan dan dalam rangka mendukung temuanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) jika ada data yang mencurigakan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakam, Perppu tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan kerja sama internasional pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/ […]

CITAX H2

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Liputan6.com, Jakarta Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam Perpu ini diberikan kewenangan bagi Dirjen Pajak untuk bisa mengakses informasi di perbankan. Kebijakan ini, menurut CITA merupakan satu hal yang atraktif dalam rangka memasuki era perpajakan […]