Metrotvnews.com, Jakarta: Ditjen Pajak mulai memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak ikut dalam amnesti pajak. Pemeriksaan itu sesuai dengan Pasal 18 UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Yon Arsal, mengatakan pihaknya akan menyisir para WP yang terindikasi tidak mengikuti program amnesti pajak melalui data yang […]
CITAX
KEPATUHAN PAJAK: WP Tak Bisa Wakilkan
Bisnis.com, JAKARTA – Wajib Pajak tak bisa lagi mewakilkan saat dipanggil pemeriksa pajak terkait proses pemeriksaan perkara perpajakan. Cara itu dilakulan, pasalnya dalam beberapa kejadian, banyak WP yang tidak paham dengan proses pemeriksaan, terjadi perbedaan persepsi, meningkatnya dispute mengenai temuan pemeriksaan, hingga pengingkaran tehadap kinerja pemeriksa. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
Dirjen Pajak Mulai Benahi Mekanisme Pemeriksaan Wajib Pajak
Bisnis.com, JAKARTA – Selain meningkatkan kepercayaan wajib pajak, penerbitan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 07/PJ/2017 dan Surat Edaran Nomor SE – 10/PJ/2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan juga untuk menjaga integritas pemeriksa pajak. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengatakan, beleid merupakan dalah satu spirit dari proses reformasi perpajakan yang […]
Indonesia Dinilai Tak Sanggup Beli Saham Freeport
JAKARTA – Center Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, Indonesia tidak akan sanggup membeli saham 51% yang wajib didivestasikan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Pembelian saham PTFI hanya akan memicu peningkatan utang luar negeri oleh pemerintah. Berdasarkan hitungan PTFI, nilai sahamnya sekitar USD15,9 miliar atau hampir Rp200 triliun. Berarti, 51% sahamnya dihargai sebesar USD8,11 miliar atau […]
Skema Divestasi Saham Dinilai Belum Adil
Bisnis.com, JAKARTA – Skema penghitungan harga saham divestasi perusahaan tambang yang tidak memperhitungan nilai cadangan dalam Peraturan Menteri ESDM tidak adil bagi perusahaan tambang. Ketentuan divestasi perusahaan tambang diatur dalam Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Direktur Eksekutif Center for […]
Begini Cara Hitung Nilai Divestasi 51% Saham Freeport Paling Adil!
JAKARTA – Penetapan metode perhitungan valuasi sebagai dasar penawaran harga divestasi saham Freeport tidak bisa ditentukan masing-masing pihak. Jika Freeport dan pemerintah menghitung berdasarkan metode masing-masing, hasilnya pasti adalah kebuntuan. Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencontohkan, perhitungan divestasi saham menggunakan skema replacement cost atau mengganti apa yang dikeluarkan Freeport. Jika […]
Beli 51% Saham Freeport, Duit Holding BUMN Tambang Masih Kurang
JAKARTA – Persoalan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia hingga kini belum juga terselesaikan. Hal ini karena belum ada kesepakatan harga antara Freeport dengan pemerintah. Untuk membeli 51% saham Freeport, pemerintah berencana menugaskan holding BUMN tambang untuk membelinya. Namun sekalipun 4 BUMN seperti Antam, PTBA, Inalum, dan Timah bergabung ternyata untuk membeli saham Freeport akan […]
Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Ubah Skema Pajak untuk Freeport
Persoalan skema pajak yang diberlakukan terhadap PT Freeport Indonesia masih belum menemui titik temu. Negosiasi terkait skema tarif pajak Freeport yang sebelumnya bersifat tetap (nailed down), diubah menjadi sesuai aturan perundang-undangan (prevailing) seperti yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai wajar jika Freeport […]
Freeport dan Pemerintah Debat Soal Aturan Pajak, Apa Solusinya?
Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). Namun, PT Freeport Indonesia belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Saat ini Freeport baru […]
Kalau Freeport Jual 51% Sahamnya, Ada yang Mampu Beli Enggak Ya?
Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). PT Freeport Indonesia, salah satu pemegang KK, menolak mengganti kontraknya menjadi IUPK. Perusahaan tambang raksasa […]