JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar pertemuan bilateral dengan HM Revenue and Customs (HMRC) Inggris untuk membahas masalah pajak global yang juga dihadapi oleh kedua negara, salah satunya adalah masalah pemajakan atas layanan Over The Top (OTT) seperti yang dilakukan Google, Facebook, Whatsapp dll. Direktur Pajak Internasional DJP John Hutagaol mengatakan, HMRC Inggris […]
CITAX
Jelang Tenggat Peminat Amnesti Berlipat
Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga pekan menjelang tamatnya program amnesti pajak, para wajib pajak kian intens menyambangi kantor-kantor pajak. “Karakter wajib pajak kita memang seperti itu. Dari pelaksanaan tiga periode tax amnesty, di akhir bulan pasti ada lonjakan,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Media Indonesia, Senin 6 Maret 2017. […]
Sri Mulyani Wajib Revisi Tarif PPnBM untuk Rangsang Belanja
Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Barang Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemangkasan tarif PPnBM yang berlaku saat […]
Mau Impor Barang Mewah? Cek Revisi Pajaknya di Sini
JawaPos.com – Pemerintah telah menetapkan besaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 20 persen sampai 75 persen pada 2015. Barang-barang mewah, mulai hunian mewah hingga helikopter maupun kelompok senjata api, terkena pungutan pajak tersebut. Tahun ini, pemerintah merevisi peraturan menteri yang mengatur pajak itu. Revisi tersebut tertera dalam PMK No 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang […]
Membedah Perseteruan Pajak Freeport: Prevailing Vs Nail Down
Perseteruan pemerintah dengan perusahaan tambang asing PT Freeport Indonesia seolah tak kunjung usai. Hal ini karena pemerintah berkeras ingin mengubah Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan kontrak ini lebih awal dari yang seharusnya 2 tahun sebelum jatuh tempo perpanjangan kontrak, yaitu 2019 (kontrak Freeport habis pada 2021). Di sisi lain, […]
Rezim devisa hambat realisasi repatriasi aset
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga kini masih mencocokkan komitmen realisasi dana repatriasi . DJP mencatat sejauh ini sudah ada komitmen dana repatriasi di program tax amnesty sebesar Rp 141 triliun yang berasal dari 3.400 WP yang menyampaikan surat pernyataan harta (SPH). Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan, […]
Reformasi pajak diklaim tak terefek kasus suap
JAKARTA. Di tengah upaya program reformasi perpajakan, terjadi kasus korupsi yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno (HS). Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Tim Reformasi Pajak Suryo Utomo meyakini kasus korupsi yang menyeret pejabat pajak tersebut tidak mengganggu jalannya […]
DPR kejar revisi UU KUP rampung tahun ini
JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengikuti Automatic Exchange of Information(AEoI), yang menabrak beberapa undang-undang. Tapi DPR tetap menargetkan penyelesaian revisi Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun ini, salah satu UU yang ditabrak tersebut. Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, pembahasan revisi UU KUP sudah masuk program prioritas. Namun, DPR ingin membahas […]
Mengapa Freeport "Ngotot" Soal Pajak?
JAKARTA, KOMPAS.com – Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih alot. Padahal pemerintah sudah memberikan opsi agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tetap bisa ekspor konsentrat. Opsi tersebut yaitu mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport enggan menerima status itu sebelum ada kepastian sistem perpajakan yang […]
Periksa Jajaran Pejabat Pajak, Kemenkeu Harus Terbuka
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxiation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka hasil pemeriksaan internal seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Pemeriksaan itu masih terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno. Saat ini kasus itu masih terus didalami Komisi […]