SETKAB.GO.ID | 24 AGUSTUS 2015 Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik pada perseroan terbuka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 3 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang […]
NEWS
Pemerintah permudah syarat diskon PPh 5% emiten
KONTAN.CO.ID | 25 AGUSTUS 2015 JAKARTA. Di tengah tekanan yang terjadi di pasar obligasi dan pasar saham, pemerintah memberikan sedikit kabar gembira. Kabar gembira itu adalah adanya kemudahan persyaratan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan […]
Menteri Baru Disambut Positif
“Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Pengalaman Darmin memimpin Direktorat Jendral Pajak akan akan membantu pemerintah menyusun prioritas pendapatan dan cara memungut pajak yang lebih baik.” TEMPO.CO | 13 AGUSTUS 2015 JAKARTA – Tim ekonomi baru Kabinet Kerja disambut positif pelbagai kalangan Kepala Pusat Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony […]
Inilah 60 usaha jasa kena PPh 2%
JAKARTA. Pelambatan ekonomi menyebabkan penerimaan pajak seret, terutama penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Meski begitu, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan penerimaan pajak dengan cara memperluas sumber-sumber penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni memperluas daftar jenis-jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang imbalannya dikenai pajak penghasilan (PPh). Kebijakan ini berlaku pada akhir […]
Pemerintah perluas PPh sektor jasa
JAKARTA. Pemerintah masih mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Kali ini, pemerintah kembali memperluas penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh). Pertama, ialah memperluas daftar jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (jasa). Perluasan ini diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana […]
Target Pajak Diprediksi Meleset
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir realisasi penerimaan pajak per 31 Juli 2015 baru mencapai 41,04% atau Rp531,11 triliun dari target APBN-P 2015 sebesar Rp1.294,26 triliun. Capaian tersebut diprediksi membuat target pajak tahun ini sulit tercapai. Apalagi melihat sisa waktu yang hanya tersisa empat bulan dan kinerja perekonomian yang masih melambat. Direktur […]
Targetnya Rp200 Triliun, Per Juli Baru Dapat Rp30 Triliun
RIAUPOS.CO | 3 AGUSTUS 2015 Beberapa kebijakan baru yang diberlakukan pemerintah, untuk menggenjot penerimaan pajak, tampaknya belum efektif. Salah satunya kebijakan berupa fasilitas reinventing policy atau penghapusan sanksi pajak melalui perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) selama lima tahun terakhir. Hingga bulan Juli 2015, kebijakan reinventing policy tersebut baru mampu meraup penerimaan sebesar Rp30 triliun dari target […]
Upaya Mencapai Target Bisa Tertekan
KOMPAS.COM | 27 JULI 2015 JAKARTA, KOMPAS — Perluasan cakupan fasilitas pembebasan pajak penghasilan perusahaan membuat upaya mencapai target pajak kian tertekan. Sebelumnya, pemerintah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang sifatnya memperluas fasilitas pajak atau memperlonggar aturan yang sudah ada. Realisasi penerimaan pajak semester I-2015 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Selama ini, pemerintah […]
Bank Dunia Menilai E-Faktur Sebagai Salah Satu Kebijakan Penting
KEMENKEU.GO.ID | 23 JULI 2015 Jakarta, 23/07/2015 Kemenkeu – Bank Dunia menilai bahwa kebijakan penerapan e-faktur yang telah diberlakukan merupakan salah satu kebijakan penting, sebagai respon pemerintah untuk perbaikan pada pertumbuhan. Kebijakan tersebut dimulai per 1 Juli 2015, dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan […]
Dorong Investasi Dalam Negeri, Pemerintah Akan Revisi Aturan Tax Holiday
KEMENKEU.GO.ID | 24 JULI 2015 akarta, 24/07/2015 Kemenkeu – Untuk mendorong kegiatan investasi pada industri manufaktur dan industri infrastruktur ekonomi, pemerintah akan mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130/2011 yang selama ini mengatur tax holiday untuk industri manufaktur di indonesia yang memenuhi syarat. “Tax Holiday diutamakan diberikan bagi Industri Pionir, Industri yang memiliki keterkaitan yang […]