Related Articles
Komentar terkait Pergub DKI No. 38/2019 tentang Pembebasan PBB-P2
Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur antara lain tentang pembebasan PBB atas rumah/rusunawa/rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar memantik polemik. Polemik disebabkan pemahaman yang belum komprehensif dan cenderung parsial dan politis. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Menurut kami polemik ini tidak perlu terjadi jika peraturan […]
Wajib Pajak Ragu Soal Keamanan Amnesti Pajak, Jokowi Diminta Terbitkan ‎Perpres
TRIBUNNEWS.COM | 09 Agustus 2016 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dinilai perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk lebih meyakinkan wajib pajak yang mengikuti program amnesti, tidak tersandung hukum dikemudian hari. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA)Yustinus Prastowo‎ mengatakan, masyarakat saat ini sudah mengerti amnesti pajak. Tapi sebagian orang masih menunggu sinyal kepastian hukum […]
CITA: Buka ruang bagi yang tidak setuju RUU KUP
JAKARTA. Usai menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pemerintah menunggu keputusan Komisi XI DPR RI untuk mengesahkan perppu tersebut menjadi UU yang sifatnya permanen. Bila sesuai rencana, Senin (24/7), Komisi XI DPR akan menyampaikan pandangan fraksi soal perppu ini. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, […]


