Related Articles
Tax Amnesty Dihambat, DJP Bisa Periksa Pajak Anggota DPR
SINDONEWS.COM | 26 Februari 2016 BALI – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika DPR menghambat pembahasan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak, pemerintah dapat menggunakan hak kewenangannya sebagai lembaga eksekutif. “Ruang DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pemeriksaan. Jika tax amnesty diganjal DPR, tidak apa-apa, kita bisa bermain di sini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/2/2016). […]
Analis Perkirakan Pendapatan Bea dan Cukai Tak Capai Target
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Penerimaan bea dan cukai diprediksikan tak akan capai target. Hingga Oktober 2017, penerimaan bea dan cukai baru mencapai 68,7% dan 67,1% dari target. Berbeda dengan penerimaan bea cukai, realisasi penerimaan pajak itu hanya mencapai pertengahan Oktober. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menghitung, untuk penerimaan pajak, sampai akhir tahun pemerintah diproyeksikan bakal mendapat Rp 1.177 triliun […]
Dana Tax Amnesty Bisa Langsung ke Sektor Non Keuangan
SUARAMERDEKA.COM | 09 Agustus 2016 JAKARTA, suaramerdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2016 tentang tata cara investasi di luar pasar keuangan dalam program tax amnesty. PMK ini mengatur mekanisme investasi dana hasil amnesti pajak selain di sektor keuangan yakni diantaranya sektor riil, properti, hingga logam mulia. Kepala […]


