CITAX Headline

Lebih Cepat, Lebih Baik

Perppu ditetapkan tanggal 31 Maret 2020 dan diajukan kepada DPR pada tanggal 2 April 2020. Sementara itu, Masa Sidang III DPR dibuka 30 Maret 2020. Perppu ini sendiri sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna tanggal 12 Mei 2020, di mana 8 Fraksi menerima dan hanya Fraksi PKS yang menolak. Ada anggapan Pemerintah melanggar ketentuan mekanisme pengajuan Perppu ke DPR.
Benarkah melanggar?

Jakarta, 20 Mei 2020 – Setelah polemik tentang substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) agak mereda, kini muncul polemik masa pengajuan Perppu dari Pemerintah ke DPR. Sebuah polemik yang tak perlu.

Perppu telah diajukan Pemerintah ke DPR. Proses ini sejalan dengan perintah konstitusi yang tercantum pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Sementara itu, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut”. Pada bagian penjelasan, ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan.

Penafsiran gramatikal tidak dapat menjadi alasan anggapan Pemerintah melanggar ketentuan mekanisme pengajuan Perppu ke DPR. UUD tidak mengatur kapan Perppu harus diajukan, hanya diatur kapan harus disetujui. Rohnya jelas: demi menjamin mekanisme check and balance dalam negara hukum demokratis. Apabila Perppu diterbitkan secara subyektif dan menyimpang dari itikad baik, DPR bisa segera menolaknya. Demikian pula sebaliknya, bila Perppu terbukti dilandasi itikad baik, ia segera bisa mendapat legitimasi politik.

Bagaimana dengan UU 12/2011 yang mengatur masa pengajuan Perppu? Rohnya juga jelas: membatasi potensi moral hazard dari Perppu. Jadi, apabila Perppu itu menyimpang dari itikad baik, Perppu bisa langsung dibahas DPR tanpa memberi waktu bagi penyimpangan lebih lanjut.

Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, bagian Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda (Concurring Opinion dan Dissenting Opinion), secara implisit Moh. Mahfud MD (saat itu Hakim Mahkamah Konstitusi) menyatakan DPR harus membahas Perppu dengan cepat dan tidak mengulur waktu karena sangat mungkin suatu saat ada Perppu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perppu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Melihat situasi terkini, ada baiknya kita menggunakan penafsiran teleologis (penafsiran dengan cara memahami tujuan) dan original intent untuk mengetahui maksud pembuat UU. Perppu ini dibuat sebagai upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 secara cepat dan tepat. Dan tentu saja, dilandasi dengan itikad baik untuk keselamatan dan kepentingan rakyat.

Jangan kesampingkan pula faktor ‘kegentingan yang memaksa’ atau situasi darurat. Sesuai Pasal 22 UUD 1945, “kegentingan yang memaksa” menjadi dasar pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020, termasuk putusan MA mengenai parameternya. Melihat situasi sekarang, di mana industri macet, banyak orang di-PHK/dirumahkan, dan sebagainya, “kegentingan yang memaksa” itu sudah terlalu mencolok.

Karena itu, bila Pemerintah ingin supaya Perppu segera diuji, baik konstitusionalitasnya maupun legitimasi politiknya, tidakkah ini justru upaya yang baik? Haruskah mengulur-ulur waktu untuk menyelamatkan rakyat? Kalau bisa sekarang, mengapa harus nanti?

Dalam situasi darurat, prinsip Bapak Jusuf Kalla sangat relevan: “Lebih cepat, lebih baik.”

Sumber foto : https://joss.co.id/

Komentar Anda