CITAX Headline

Web-Seminar “Pandemi : Tantangan Kebijakan dan Akuntabilitas Publik”

Jakarta – Kebijakan pemerintah tak semata cepat dan tepat, tapi juga mesti transparan dan akuntabel. Sepenggal pendapat yang muncul dalam Webinar yang diselenggarakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Senin, 18 Mei 2020. Webinar kali ini menghadirkan Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis), Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Kantor Staf Presiden), Danang Widoyoko (Sekjen Transparency International Indonesia), Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch), dan Akhmad Misbakhul Hasan (Sekjen FITRA) sebagai narasumber dan dipandu Dwinda Rahman.

Webinar ini diadakan dalam rangka memberikan ruang diskusi dan pertukaran ide terutama permasalahan atas urgensi kemendesakan penerbitan Perppu 1/2020 serta pengawalan akuntanbilitas anggaran untuk penangangan Covid-19. Harapannya, webinar ini mampu menggali informasi dan mendorong koordinasi serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, DPR, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam membuat kebijakan akibat pandemi Covid-19.

Dalam paparannya, Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa Covid-19 menyerang semua sektor. Di bidang ekonomi, supply-demand terpukul karena pengaruh mobilitas/pergerakan. Pertumbuhan beberapa negara negatif. Dampak covid tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi juga aspek ekonomi, keuangan, dan sosial (dengan bentuk interaksi barunya). Covid-19 mengubah arah ekonomi secara drastis.

Mengapa mesti Perppu? Menitikberatkan pada sisi Fiskal, Stafsus Menteri Keuangan ini menyampaikan bahwa pandemi terjadi di awal tahun, di mana kas negara belum cukup kuat. “Ketika terjadi penurunan ekonomi, pasti penerimaan pajak akan turun jauh, artinya kita semakin tidak punya dana yang mencukupi’, ujarnya. Bila APBN tetap dijalankan secara normal, akan berat. Defisit 3% pasti terlewat, bila pakai UU, tak cukup waktu. Perppu tak hanya atur defisit, tapi juga mencari sumber dana lain.

Prastowo juga membahas beragam pasal kontroversial yang dilengkapi dengan penjelasan dan rasionalisasi mengapa pengaturannya seperti itu. Terkait akuntabilitas, belanja negara dan program PEN untuk penanganan pandemi ini dilaporkan melalui LKPP yang diaudit BPK. Selain itu, kebijakan yang diambil harus dengan landasan itikad baik, sesuai peraturan yang berlaku, berpegang pada tata kelola (good governance) dan prinsip check and balances.

Refocusing dan realokasi APBN/D dilakukan dengan strategi cepat tepat, efektif efisien, transparan akuntabel, dengan fokus ke kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. Dengan adanya Perppu, bisa ada kewenangan yang muncul dan bisa eksekusi cepat. Bantuan Sosial menjadi sangat besar, kecepatan dan ketepatan menjadi isu utama. Diharapkan dengan kondisi ini, birokrasi belajar semakin cepat dan tepat untuk melayani.

Sementara itu, Misbah Hasan menyoroti soal Ketegangan Pusat dan Daerah. Banyak daerah yang merasa kebingungan dengan beragam kebijakan penanganan pandemi. “Ada yang marah-marah, ada yang saling bela”, ujarnya. Misbah juga fokus pada beragam kebijakan anggaran penanganan Covid-19, terutama adanya instruksi untuk koordinasi antar kepala daerah, termasuk juga bersama ormas dan tokoh masyarakat.

Di samping itu, terkait dengan penyesuaian anggaran, banyak daerah yang belum melakukan penyesuaian atau sudah melakukan namun belum sesuai dengan aturan. Terkait dengan penyesuaian dana transfer daerah dan dana alokasi umum, Sekjen FITRA ini mengatakan bahwa penyesuaian akan sangat berpengaruh kepada daerah karena banyak daerah yang menggantungkan pos tertentu pada dana tranfer tersebut, seperti pos belanja pegawai.

Misbah menekankan pentingnya update yang realtime, pengawasan yang melekat, serta monitoring-evaluating dari masyarakat, termasuk laman transparansi informasi anggaran Covid-19 (budget line item). “Leadership perlu, akuntabilitas penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengidentifikasi keberlanjutan dan potensi resiko, hingga mencegah atau mendeteksi potensi korupsi,” pungkasnya.

Jaleswari Pramodhawardani mengawali pemaparan dengan memberikan pemahaman akan norma hukum dalam keadaan darurat, di mana memiliki elemen kunci pada konsentrasi kebijakan di eksekutif, dipergunakan untuk mengatasi ancaman stabilitas negara, dan ntuk periode tertentu serta tidak permanen.

Terkait dengan pendekatan Indonesia melalui Perppu 1/2020 dan norma hukum dalam keadaan darurat, ‘konsentrasi kebijakan di eksekutif’ memberi fleksibiltas terhadap Pemerintah untuk mengambil keputusan. Sementara itu, ‘dipergunakan untuk mengatasi ancaman stabilitas negara’ dimaknai mengantisipasi ancaman resesi ekonomi yang dapat memiliki implikasi multidimensi terhadap stabilitas negara.

Hanya berlaku dalam konteks penanganan Pandemi Covid-19 atau pun dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi pemaknaan atas ‘periode tertentu dan tidak permanen’. “Birokrasi memiliki keterbatasan dan kelemahan, kami butuh kolaborasi dan sinergisitas untuk penanganan pandemi”, pungkasnya.

Danang Widoyoko memaparkan soal Perppu dan Kontestasi Berbagai Kepentingan. Danang melihat bahwa Perppu ini ada semata untuk mengatasi dampak ekonomi, bukan pada penyelesaian Covid-19. Danang juga menyoroti kacau balaunya eksekusi di lapangan terkait penanganan Covid-19, “Ini siapa komandannya, BPNB, Menkes, Menkeu?” ujarnya. Sekjen TII ini melihat bahwa keringanan yang ada tidak hanya dirasakan dan dibutuhkan masyarakat lapis bawah, tapi juga para konglomerat.

Sementara itu, Perppu ini akan terus menjadi polemik mengikuti dinamika politik di Indonesia. Perlu memetakan aktor utama dalam politik Indonesia, yakni politisi dan jaringan patronasi, oligarki, Istana, dan teknokrat. Hal yang menarik, Perppu ini disetujui tapi penolakan muncul justru dari politisi partai pendukung pemerintah. “Perppu memangkas kontrol dan akses politisi untuk turut alokasi sumber daya publik”, tekannya.

Pandemi dan keberadaan perppu juga berdampak pada Oligarki, atau mereka yang menguasai sumber daya material dalam jumlah besar dan berpengaruh dalam politik dan kebijakan publik. Sebagian dana bantuan dan subsidi pemerintah akan mengalir ke oligark: keringanan pajak, restrukturisasi utang, insentif dan modal kerja, dan berbagai skema lain.

Hari ini banyak kekacauan kebijakan, antar lembaga tidak satu suara, terkadang berlawanan. Ini bisa terjadi dampak dari kebijakan Presiden untuk membatasi kekuatan/kewenangan dari lembaga, supaya tidak ada lembaga yang mengendalikan penuh kewenangan. Di sisi lain, kaum teknokrat terus berupaya supaya ekonomi tidak parah, tidak jatuh terpukul.

“Kredibilitas kebijakan menjadi penting sebagai bentuk transparansi, mengatur konflik kepentingan, mendorong reformasi hukum, dan bisa dengan membangun koalisi untuk pengawasan”, pungkas Danang.

Adnan Topan, yang fokus pada upaya mendorong akuntablitas penangangan Covid-19 dalam skenario Perppu 1/2020, memberikan catatan kritis terkait Perppu. Proses penyusunan yang tidak partisipatif, ketidakjelasan batas waktu, potensi menghilagkan fungsi pengawasan, imunitas pejabat, dan menghilangnya check and balances melalui mekanisme yudisial, menjadi beberapa poin kritis yang disampaikan.

Potensi penyimpangan bisa terjadi ketika prosedur yang banyak dipangkas, kebijakan impor, harga pasar yang tidak menentu, terlalu menyebarnya kewenangan, dan data yang tidak akurat. Sementara itu, potensi korupsi bisa muncul dalam hal belanja sektor kesehatan, bantuan sosial yang sangat kompleks, dan adanya unsur dipaksakan dalam program Kartu Prakerja. “Mengapa Pra-Kerja di bawah Menko Perekonomian, dan tidak di Menaker?”

Adnan memberikan usulan skenario untuk mendorong akuntabilitas, seperti penguatan pengawasan internal dan pelibatan masyakarat, integrasi dan update data, penegakan hukum, dan sentralisasi pelaksanaan penanganan pandemi.

Webinar ini juga Webinar yang diikuti oleh 288 orang (menggunakan media Zoom) dan juga diakses melalui kanal Youtube CITA.

Komentar Anda