CITAX

Pengamat: Pengunduran Diri Dirjen Pajak Momentum Reformasi Perpajakan

BERITASATU.COM | 02 DESEMBER 2015

1423228779Jakarta -Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat pengunduran Sigit Priadi Pramudito sebagai Dirjen Pajak seharusnya diletakkan dalam konteks mendesaknya dilakukan reformasi perpajakan, baik kelembagaan, regulasi, administrasi, maupun budaya perpajakan.

Reformasi ini harus dikelola dalam satu tarikan nafas dan dipimpin langsung oleh Presiden. Visi Trisakti dan Nawacita harus dijadikan pandu dan terang reformasi perpajakan.

“Kami mengapresiasi keputusan Bapak Sigit Pramudito untuk mundir. Ia telah berupaya melakukan upaya-upaya terbaik dan memiliki dedikasi yang tinggi kepada negara. Kami juga mengucapkan selamat bekerja untuk Plt Dirjen Pajak Bapak Ken Dwijugiasteadi,” katanya kepada Beritasatu.com, Selasa (2/12).

Yustinus menilai, Presiden perlu segera menunjuk Dirjen Pajak baru yang definitif dengan mempertimbangkan faktor akseptabilitas, kepemimpinan, kompetensi, dan integritas agar jajaran Ditjen Pajak dapat segera bekerja dengan lebih baik.

“Kandidat dari lingkungan internal kami nilai lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nantinya akan mempersiapkan pemenuhan prasyarat transformasi kelembagaan menuju Badan Penerimaan Perpajakan, bersama-sama Menkeu dan pejabat terkait. Tentu perlu perbaikan kualitas organisasi, SDM, pelayanan, dan koordinasi kelembagaan,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga perlu meninjau Perpres No 37 Tahun 2015 karena pemotongan tunjangan kinerja berpotensi menimbulkan demotivasi pegawai pajak. Perlu penyempurnaan struktur remunerasi dan mengganti penalti dengan tuntutan perbaikan kualitas SDM dan peningkatan kinerja. Pada saat bersamaan, tunjangan kinerja Ditjen Bea dan Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai bagian utuh Otoritas Perpajakan perlu dinaikkan.

“Di satu sisi dukungan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap reformasi dan transformasi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai tetap ada, antara lain percepatan penyelesaian amandemen RUU Perpajakan, dukungan anggaran, dan politik,” kata Yustinus.

Yosi Winosa/PCN

Komentar Anda