CITAX

Rafael Alun: Seruan boikot meluas, penerimaan pajak diperkirakan turun – ‘Jujur makin malas, pegawainya saja enggak lapor’

Sejumlah wajib pajak orang pribadi menyatakan kepada BBC Indonesia ogah melaporkan pajak tahunan setelah kasus Rafael Alun Trisambodo terkuak.

Pengamat pajak, Fajry Akbar, melihat aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan yang jika terus meluas bakal menurunkan penerimaan pajak.

Itu mengapa dia mendesak agar kasus dugaan pencucian uang ataupun penggelapan pajak Rafael dibuka secara transparan dan tidak berlarut-larut.

Menjawab persoalan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memahami kekecewaan publik namun ia menjamin bahwa mayoritas pegawai Ditjen Pajak jujur dan profesional.

Pengamat pajak dari Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan anaknya Mario Dandy menjadi peristiwa besar kedua yang paling menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Peristiwa pertama yang melunturkan kepercayaan publik pada instansi tersebut adalah kasus Gayus Tambunan di tahun 2010.

Kala itu, muncul seruan boikot pajak di media sosial menyusul kepemilikan hartanya yang mencapai Rp74 miliar.

“Dengan turunnya kepercayaan publik ada risiko penurunan kepatuhan [pelaporan SPT 2022] terutama dari orang pribadi. Tapi seberapa besar perlu dikaji,” ujar Fajry Akbar kepada BBC News Indonesia, Minggu (26/02).

“Kendati masyarakat perlu ingat juga kalau tak lapor SPT maka akan kena sanksi,” sambungnya.

Saat ini ajakan untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah meluas di media sosial.

Akun @monstreza yang memiliki 102.000 pengikut menuliskan “hentikan buang-buang waktu buat wajib pajak lapor. Kalian yang potong gaji saya jadi cukup kantor dan kalian yang setor bukti potongannya”.

Hingga Minggu, cuitan itu disukai 14.000 kali dan di-retweet 5.410 akun.

Banyak akun yang setuju dengan perkataannya dengan alasan sistem pelaporan tidak ramah bagi wajib pajak, tidak masuk akal, dan ribet.

Meskipun ada juga yang tidak setuju karena tujuan pelaporan pajak secara mandiri demi mencegah terjadi penyelewengan dan saling kontrol.

Suara kekecewaan serta keraguan membayar pajak juga diutarakan musisi @Fiersa Besari di Twitter.

Rasa tidak percaya uang pajaknya digunakan dengan benar muncul begitu kasus Rafael Alun mencuat.

‘Sebaiknya institusi pajak berkaca dulu’

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan hingga 21 Februari 2023 tercatat sebanyak 4,29 juta wajib pajak telah melapor SPT.

Jumlah itu kata Dirjen Pajak Suryo Utomo terdiri dari 137.866 wajib pajak badan dan 4,1 juta wajib pajak orang pribadi.

Hanya saja jelang batas waktu pelaporan pajak akhir Maret nanti, sejumlah orang mengaku ogah melapor apalagi setelah skandal Rafael Alun Trisambodo terkuak.

Seperti yang dikatakan Ajeng, seorang warga Jakarta. Ia mengaku malas melaporkan SPT 2022 merujuk pada kasus Rafael Alun Trisambodo yang diduga tidak membayar pajak mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon.

“Sebaiknya institusi pajak berkaca dulu sebelum menyuruh orang buat laporan pajak. Dan harusnya kita tidak perlu lapor karena semua potongan pajak sudah tercatat semuanya,” imbuh Ajeng kepada BBC News Indonesia, Minggu (26/02).

Rudi, warga Jakarta bahkan terang-terangan tidak akan melaporkan pajak tahunannya.

Buat dia, selain karena menyulitkan lantaran berurusan dengan angka juga tidak ada manfaat langsung yang diterima.

“Isi atau tidak isi sama saja” katanya.

Ia mengaku sejak 2016 tidak pernah melaporkan SPT dan tidak pernah diberi peringatan ataupun menerima denda seperti yang tertuang dalam pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sekali-kalinya dia melaporkan SPT pajak adalah tahun lalu, itupun setelah didesak kantor serta istrinya dan akhirnya diisi dengan asal-asalan.

“Asal karena enggak mengerti bagaimana cara isinya. Tapi diterima laporan saya.”

“Bayar pajak pun tidak ada manfaatnya, lebih bermanfaat bayar iuran RT.”

Begitu juga Gugun yang malas lapor SPT pajak karena merasa uang pajaknya bakal dikorupsi pegawai Ditjen Pajak dengan dalih perjalanan dinas.

“Pertama ribet hitungannya, terus karena sudah kelamaan tidak lapor jadi pusing untuk lapor lagi, terakhir soal korupsi,” tuturnya.

Dia mengaku baru tiga tahun belakangan rutin melaporkan pajak tahunan usai dipaksa kantor.

“Lima tahun lalu saya tidak pernah lapor pajak. Kasus korupsi di instansi pajak juga sudah rahasia umum. Pejabat korup, apalagi pegawainya.”

Sumber: bcc.com

Komentar Anda