Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai deklarasi harta dari program amnesti pajak harus mampu dioptimalkan untuk menambah penerimaan pajak pada tahun ini. Hal itu penting karena berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong perekonomian lebih maksimal. “Jika 2016 amnesti pajak menjadi penentu pencapaian target pajak, maka 2017 harta hasil deklarasi […]
JAKARTA – Program tax amnesty atau pengampunan pajak akan segera berakhir. Saat ini, program tersebut telah memasuki periode ketiga dan akan berakhir pada Maret 2017. Program pengampunan pajak pada periode ketiga ini diprediksi akan lebih banyak diikuti oleh kalangan UMKM hingga kalangan profesi. Khususnya bagi UMKM, rendahnya tarif tebusan yang harus dibayarkan dapat menjadi salah […]
LIPUTAN6.COM | 22 November 2016 Liputan6.com, Jakarta - Penangkapan salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus suap senilai Rp 1,3 miliar memantik rasa keprihatinan terhadap nasib institusi DJP. Praktik tersebut menodai program pengampunan pajak (tax amnesty) dan reformasi perpajakan oleh pemerintah. Pengamat perpajakan dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
INILAH.COM | 1 Juni 2016 INILAHCOM, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menganggap pemerintah tidak serius dalam mengungkap nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Pappers. “Kalau pemerintah tidak menyelidiki, nanti seolah-olah Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak hanya untuk sekelompok orang,” kata Yustinus dalam sebuah seminar bertajuk […]
BISNIS.COM | 28 Mei 2016 Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang membawahi lembaga Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), menyatakan komitmennya untuk membuka data Pemilik Utama dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam keterangan resminya dinyatakan, pembentukan registrasi publik mengenai Pemilik Utama semakin penting terkait dengan munculnya Panama Papers, hasil investigasi dari the International Consortium […]
KATADATA.CO.ID | 12 Mei 2016 Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia. Kondisi ini akan diperparah bila rencana kebijakan pengampunan pajak atautax amnesty ditolak Dewan […]
METROTVNEWS.COM | 09 Mei 2016 Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tarif tebusan pengampunan pajak (tax amnesty) yang rendah akan menjadi masalah, karena membuat negara tekor. Seperti diketahui, saat ini tarif tebusan yang direncanakan pemerintah untuk repatriasi dana dari tax amnesty hanya satu sampai dua persen. Yustinus menginginkan, pemerintah bisa memberikan […]
CNNINDONESIA.COM | 09 Mei 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah diminta mengenakan tarif pengampunan pajak (tax amnesty) yang lebih tinggi bagi para wajib pajak (WP) yang terbukti melakukan penghindaran pajak. Salah satu dokumen yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah untuk membuktikan praktik penghindaran pajak adalah Panama Papers yang banyak mencantumkan nama wajib pajak (WP) badan maupun perorangan […]
SINDONEWS.COM | 09 Mei 2016 JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai tarif tebusan pengampunan pajak (tax amnesty) yang terlalu rendah oleh pemerintah akan membuat negara tekor. Saat ini, tarif tebusan yang direncanakan pemerintah untuk repatriasi dana dari tax amnesty hanya 1-2%.Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo mengatakan, selama ini negara yang memberlakukan tax amnesty memberikan tarif tebusan sebesar […]
KATADATA.CO.ID | 09 Mei 2016 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah besaran tarif tebusan kebijakan tersebut. Sebagian pihak menilai besaran tarifnya terlalu rendah sehingga merugikan negara. Tapi, para pengusaha tertarik mengikuti kebijakan itu kalau besarannya lebih rendah. Staf […]