CITAX

Pemerintah Minim Regulasi Sistem Administrasi Pajak Digital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dari negara-negara anggota G-20 di Buenos Aires, Argentina kembali menyoroti masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal keinginan untuk menciptakan keadilan pajak ekonomi digital. Fokus pembahasan dilakukan karena perkembangan ekonomi digital telah memengaruhi penerimaan pajak di setiap negara. Perusahaan-perusahaan berbasis digital yang beroperasi global seperti Google, […]

CITAX

Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS

Pemerintah Indonesia semakin serius untuk mendongkrak penerimaan pajak, salah satunya dengan memburu para wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyepakati perjanjian pertukaran data dengan otoritas AS sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS). […]

CITAX Headline

Insentif Pajak Sia-sia jika Iklim Investasi Buruk

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pertimbangan pajak dalam keputusan berinvestasi tidak terlalu besar. Selain itu, iklim investasi berpengaruh terhadap efektivitas insentif pajak. Menurutnya, sangat percuma jika diberikan insentif pajak namun iklim investasinya tidak baik. Investor asing akan enggan datang. Permasalahan dari insentif fiskal di Indonesia adalah […]

CITAX H2

Catat! Bisnis Digital Butuh Kepastian Pajak

JAKARTA – Otoritas pajak dinilai belum memberikan kepastian kepada pelaku bisnis digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia terkait ketentuan perpajakan. Berdasarkan survei Alpha-Beta, sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Singapura dan Sidney, seluruh aspek perpajakan mendapat penilaian negatif bagi pelaku bisnis digital. Kelima aspek tersebut ialah perlakuan otoritas pajak yang inkonsisten atau tidak dapat diprediksi, […]

CITAX H2

Selangkah lagi menuju keterbukaan informasi pajak

Pemerintah siap membawa landasan implementasi pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan ke tahap pengesahan menjadi undang-undang. Senin (24/7/2017) malam, Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakkan untuk disahkan menjadi UU. Pengambilan keputusan dilakukan setelah sembilan fraksi menyepakati usulan tersebut. […]