CITAX

Pengenaan Cukai Plastik Bakal Buat Produk Ilegal Marak

SINDONEWS.COM | 11 Mei 2016 JAKARTA – Rencana pemerintah memungut cukai terhadap semua produk yang menggunakan kemasan plastik menurut Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) justru, akan membuat produk ilegal semakin menjamur di Indonesia. Pasalnya akan ada peluang untuk memalsukan cukai pada aneka produk plastik demi menekan harga. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, ‎wacana pengenaan cukai ini […]

CITAX

Tax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran Pajak

INILAHCOM | 11 Mei 2016 INILAHCOM, Jakarta – Kini, pemerintah dan DPR tengah menggodok RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pembahasannya dikebut agar setoran pajak bisa maksimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi, RUU Tax Amnesty bakal disahkan menjadi UU pada tahun ini. “Feeling saya sih di sahkan pada tahun […]

CITAX

Pemerintah Gagap Revisi Penerimaan Pajak

INILAHCOM | 11 Mei 2016 INILAHCOM, Jakarta – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. “Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi […]

CITAX

APBN 2016: Penerimaan Terkontraksi, Defisit Sentuh 61,4%

BISNIS.COM | 11 Mei 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Masih terkontraksinya penerimaan negara di tengah mulai tumbuhnya belanja pemerintah membuat defisit anggaran pada akhir April sudah menyentuh 61,4% dari pagu. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan, realisasi penerimaan negara hingga 8 Mei 2016 sudah mencapai 23% dari target APBN 2016 senilai Rp1.822,5 triliun atau sekitar Rp419,2 […]

BERITAX

Di Italia, tax amnesty terbukti ampuh jadi 'alat' repatriasi modal

MERDEKA.COM | 09 Mei 2016 Merdeka.com - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty disebut bisa menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. “Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya,” ujar Pengamat Pajak Ronni Bako di Jakarta, Senin (9/5). […]

CITAX

Ungkap Panama Papers, Pengamat Ragukan Keberanian Pemerintah

TEMPO.CO | 09 Mei 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menantang pemerintah menyelidiki data Panama Papers yang memuat ribuan nama orang Indonesia yang diduga pengemplang pajak. “Kalau pemerintah tidak menyelidiki, nanti seolah-olah Undang-Undang Tax Amnesty hanya untuk sekelompok orang,” ucapnya saat diskusi di Jakarta Pusat pada Senin, 9 Mei […]

CITAX

Tak Naikkan Tarif Tembusan Tax Amnesty, Indonesia Bisa Rugi

OKEZONE.COM | 09 Mei 2016 JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, pemerintah perlu meningkatkan tarif tembusan dalam Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. Pasalnya, tarif yang saat ini ditetapkan masih terlalu rendah dan dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara. “Sebaiknya dinaikkan supaya negara mendapat penerimaan pajak lebih besar,” […]

CITAX

Tarif Tebusan Tax Amnesty RI Dinilai Terlalu Rendah

VIVA.CO.ID | 09 Mei 2016 VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai bahwa tarif tebusan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang direncanakan oleh pemerintah, terlalu rendah. Dia menyebutkan banyak negara lain bahkan menerapkan batas minimal tarif tebusan bagi amnesty mencapai 5-10 persen. “Tarif di luar negeri yang menerapkan amnesty tidak kecil. Dan Indonesia kalau sampai […]

CITAX

CITA Temukan Potensi Kerugian Negara dari Tax Amnesty

CNNINDONESIA.COM | 09 Mei 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menemukan potensi terjadinya kerugian negara apabila pemerintah meneruskan rencana pemberlakuan pengampunan pajak. Kerugian tersebut dipicu oleh rendahnya tarif tebusan bagi wajib pajak (WP) yang ingin merepatriasi aset dibandingkan dengan imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) yang disiapkan […]