JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Draf revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), induk dari segala tata aturan pajak, segera disorongkan kepada parlemen. Dalam rancangan beleid itu, terdapat klausul yang memperluas kewenangan aparat pajak. Ada pula ketentuan yang mengubah lembaga menjadi badan baru yang terpisah dari Kemenkeu. Badan baru tersebut akan mirip dengan IRS (Internal Revenue Service) atau […]
Penulis: administrator
Pisah dari Kemkeu, aparat Pajak makin galak
JAKARTA. Revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tak hanya memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pemerintah juga ingin mengubah sejumlah definisi, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum. Ujungnya, RUU KUP bakal menjadikan pegawai pajak lebih gahar. Berdasarkan draft RUU KUP terakhir yang didapat KONTAN, pemerintah mengubah sejumlah definisi. Pertama, mengubah istilah wajib […]
Intip Data Perbankan, Ditjen Pajak Wajib Revisi Aturan Ini
Perlu pengawasan internal ketat jika Ditjen pajak intip data bank. VIVA.co.id – Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Perbankan diharapkan segera dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai dukungan penuh atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo memandang, kewenangan Direktorat […]
FGD "Tinjauan atas Implementasi dan Rencana Kibijakan Fiskal pada Industri Hasil Tembakau"
Focus Group Discussion (FGD) CITA Tema:Â Tinjauan atas Implementasi dan Rencana Kibijakan Fiskal pada Industri Hasil Tembakau Tempat: Hotel Grand Sahid Jaya Tanggal: Selasa, 23 Mei 2017 Peserta: AMTI, APINDO, INDEF, KEMENPERIN, KEMENKEU, DJP, DITJEN BEA & CUKAI, PUSDIKLAT BEA & CUKAI, BKF Dokumentasi:
FGD “Tinjauan atas Implementasi dan Rencana Kibijakan Fiskal pada Industri Hasil Tembakau”
Focus Group Discussion (FGD) CITA Tema: Tinjauan atas Implementasi dan Rencana Kibijakan Fiskal pada Industri Hasil Tembakau Tempat: Hotel Grand Sahid Jaya Tanggal: Selasa, 23 Mei 2017 Peserta: AMTI, APINDO, INDEF, KEMENPERIN, KEMENKEU, DJP, DITJEN BEA & CUKAI, PUSDIKLAT BEA & CUKAI, BKF Dokumentasi:
Perppu No. 1/2017, Nasabah dan Investor Disarankan Tenang
RILIS.ID, Jakarta— Nasabah perbankan dan investor disarankan tetap tenang dan proporsional dalam merespon Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, berpendapat demikian, karena kekhawatiran berlebihan yang didasarkan pada informasi tidak utuh malah bakal merugikan. Apalagi, menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa keadilan […]
Tunggu Pembahasan, Ditjen Pajak Belum Bisa Intip Rekening Nasabah
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan belum bisa mengecek informasi keuangan nasabah terkait perpajakan. Untuk melakukan pemeriksaan, Ditjen Pajak masih harus menunggu selesainya pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dengan DPR. Sebagaimana dikutip dari Kontan, Senin (22/5/2017), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan […]
Diintip Petugas Pajak, Pemerintah Harus Jamin Data Nasabah
JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah menjamin data rekening nasabah tetap aman dan tidak disalahgunakan otoritas pajak setelah Ditjen Pajak diperbolehkan mengintip data nasabah perbankan. Diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2017 mengatur kewenangan Ditjen Pajak mendapatkan akses, untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan berupa data nasabah perbankan […]
CITA: Data Nasabah Harus Dilindungi dari Penyalahgunaan
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Penerbitan Perppu ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dan bentuk komitmen Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif global tentang AEOI (Automatic Exchange of Information) yang diprakarsai OECD dan G-20. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation […]
Perppu yang Izinkan Petugas Pajak Intip Data Nasabah Harus Disosialisasikan Secara Masif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang baru saja dikeluarkan, harus disosialisasikan secara masif. Perppu Nomor 1 Tahun 2017 itu mengatur tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic […]