JAKARTAGLOBE Jakarta. The government’s plan to reduce the corporate income tax rate to as low as 17.5 percent, from 25 percent now, would be counterproductive, an analyst from the Center for Indonesia Taxation Analysis says. CITA analyst Yustinus Prastowo said the plan may actually do more harm than good, leading Indonesia further away from achieving its ambitious tax collection target. According […]
H1
KENAIKAN CUKAI ROKOK: DPR Pertimbangkan Tiga Aspek
” Harmonisasi itu, bisa dilihat pada realisasi pendapatan 2015. Pemerintah bisa mengganti base line di 12 bulan, bukan 14 bulan, “Sehingga kenaikan cukai cukup berkisar pada 5% sampai 7%,” BISNIS.COM | 28 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI akan melihat sejumlah aspek dalam memutuskan kenaikan penerimaan cukai rokok dalam APBN 2016. Ketua […]
Standar Pajak Properti PPnBM Dan PPh Perlu Harmonisasi
BISNIS.COM | 23 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pihak menilai standar ambang batas harga properti yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) perlu diselaraskan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013 terkait jenis barang kena PPnBM dengan batas hunian mewah di […]
Pro dan kontra batas PPnBM properti
KONTAN.CO.ID | 23 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Batas pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti sebesar Rp 10 miliar masih menimbulkan pro dan kontra. Pengamat menilai kebijakan ini kurang tepat, namun bagi Ditjen Pajak kebijakan ini sesuai dengan prinsip pajak barang mewah. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, batasan harga […]
Anggota DPR minta kebijakan properti atraktif
ANTARANEWS.COM | 23 SEPTEMBER 2015 Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Keuangan diminta membuat kebijakan yang atraktif dan implementatif terkait pajak, khususnya di bidang properti agar bidang tersebut berkembang sesuai harapan pemerintah. “Kami terus dorong pemerintah membuat kebijakan yang atraktif dan implementatif untuk pajak. Pemerintah ingin mendorong properti, tetapi kebijakan lainnya tidak searah dengan kebijakan atasnya,” […]
RI masih disesaki pengemplang pajak, Jokowi perlu jadi teladan
MERDEKA.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Merdeka.com – Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan membuat masyarakat jengah. Imbasnya ketidakpercayaan masyarakat pada tata kelola pajak membuat mereka ogah menunaikan kewajiban pada negara. Padahal, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak tinggi tahun ini. Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf […]
Ekonomi Melambat, Penerapan Rasio Utang Atas Modal Jadi Disinsentif
BISNIS.COM | 22 SEPTEMBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah situasi perlambatan ekonomi, pemberlakuan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) 4:1 mulai tahun depan dikhawatirkan akan menjadi disinsentif bagi pergerakan roda perekonomian yang masih membutuhkan likuiditas. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah menerapkan DER memang penting sebagai […]
Ditjen Pajak tidak merevisi pajak properti
KONTAN.CO.ID | 22 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Walau dinilai tidak akan sinkron dengan aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Ditjen Pajak yakin Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak akan merevisi aturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang sangat mewah, khususnya properti. “Tidak apa-apa (jika tidak sinkron), karena objeknya berbeda,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Sigit […]
Beleid PPnBM tak sinkron dengan PPh 22
KONTAN.CO.ID | 21 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Kebijakan pungutan pajak properti, baik untuk rumah maupun apartemen kembali menuai kontroversi. Pasalnya, dua aturan tentang pungutan pajak properti, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 saling bertentangan. Dalam pernyataan resmi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pekan lalu, pemerintah sepakat merevisi Peraturan Menteri Keuangan […]
Pemerintah tetapkan rasio utang swasta
KONTAN.CO.ID | 18 SEPTEMBER 2015 JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran rasio utang dan modal perusahaan atau debt to equity ratio (DER). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Beleid ini menyatakan rasio […]